ARUSBAWAH.CO - Serangan ransomware terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6/2024) lalu.
Adanya serangan itu, membuat beberapa layanan terganggu. Di antaranya tertundanya layanan imigrasi bandara serta pendaftaran mahasiswa baru.
Dari serangan ransomware itu, peretas menuntut uang tebusan yang tak sedikit, yakni $ 8 juta.
Dirupiahkan, angka itu sekitar Rp 131 Miliar.
Kasus peretasan data PDN ini, menggunakan ransomware bernama Brain Cipher.
Menurut Letnan Jenderal Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ransomware ini merupakan pengembangan baru dari ransomware LockBit 3.0.
Di 2023 lalu, kelompok hacker LockBit juga melumpuhkan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Ransomware ini terus dikembangkan. Ini (Brain Cipher) adalah versi terbaru yang kami lihat melalui sampel,” kata Hinsa Siburian, Senin (24/6/2024), melansir Antara.
Ransomware dapat bertindak sebagai ransomware. Meskipun ransomware mengenkripsi data dan sistem yang diserangnya, extortionware mengancam akan melepaskan data yang dicuri jika korban menolak membayar uang tebusan.
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, langkah isolasi data telah diterapkan untuk mengatasi serangan siber ini.
Pemerintah juga terus berupaya memulihkan berbagai layanan publik yang terdampak gangguan tersebut.
Serangan siber pada Kamis, 20 Juni lalu menyebabkan gangguan besar pada layanan online kantor imigrasi secara nasional selama seminggu terakhir, serta pengumuman hasil pendaftaran peserta didik baru (PPDB) secara online.
Saat ini sebagian besar layanan imigrasi seperti paspor, visa, izin tinggal, autogate, dan layanan lintas batas telah kembali beroperasi di bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut data yang dihimpun oleh perusahaan keamanan IT Vaksincom, pada pertengahan tahun 2024, 10 institusi besar telah menjadi korban serangan ransomware, baik institusi swasta maupun pemerintah.
Korbannya berasal dari berbagai sektor, antara lain logistik, pusat perbelanjaan, pembiayaan konsumen, perbankan, jasa keuangan, layanan IT, transportasi, dan perusahaan pialang saham.
Indonesia memiliki catatan keamanan siber yang lemah, literasi online yang buruk, dan seringnya terjadi kebocoran.
Pada tahun 2021 selama pandemi Covid-19, peneliti untuk penyedia enkripsi vpnMentor mengungkapkan data 1,3 juta pengguna aplikasi pengujian dan penelusuran pemerintah telah disusupi.
Pengungkapan ini terjadi hanya beberapa bulan setelah data lebih dari 200 juta peserta Badan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) diduga dibocorkan oleh peretas. (pra)
