Salah satunya yang sedang diverifikasi adalah Yayasan Melati di Samarinda. 

Yayasan itu sedang dalam proses survei oleh Kementerian PUPR. 

Jika dinyatakan layak, yayasan tersebut akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan sistem pendidikan penuh waktu.

“Untuk perekrutan guru, nanti Dikdasmen yang akan menangani. Dasarnya adalah usulan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kurikulum nasional sedang difinalisasi, dengan pendekatan individual. Begitu gedung dinyatakan layak, perekrutan siswa langsung dimulai,” jelas Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial telah menerima hampir 300 usulan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 100 titik yang benar-benar siap digunakan. 

Dari jumlah tersebut, 53 lokasi telah dinyatakan layak dan siap beroperasi mulai Juli 2025, termasuk beberapa lokasi di Kaltim.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok warga paling miskin. 

Program itu menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan, dan alat belajar secara gratis. 

Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Semua pembiayaan program itu berasal dari APBN.