ARUSBAWAH.CO - Setelah hampir dua tahun perselisihan soal tarif dasar layanan transportasi online, tiga aplikator besar di Kalimantan Timur Gojek, Grab, dan Maxim akhirnya resmi menyesuaikan tarif minimum sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.673/2023.

Per tanggal 7 Juli 2025, seluruh layanan roda dua dan roda empat telah menggunakan tarif dasar minimal Rp18.000 per 4 kilometer.

Aplikator Maxim, yang sebelumnya dinilai bandel tetap menerapkan tarif lama Rp12.000, akhirnya mengikuti aturan setelah mendapat perlawanan dari komunitas driver dan Pemprov Kaltim.

Grab dan Gojek sebenarnya telah lebih dulu menyesuaikan tarifnya, masing-masing Rp19.200 dan Rp18.800.

Namun, per 8 Juli 2025, seluruh aplikator sudah seragam mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah provinsi.

Dishub Pastikan Semua Aplikator Sudah Patuh Soal Tarif

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan ketiga aplikator Grab, Gojek dan Maksim kini telah mengikuti aturan sesuai SK Gubernur.

Irhamsyah mengatakan baik layanan roda dua maupun roda empat sudah mengikuti ketentuan per 7 Juli 2025.

Penyesuaian itu, menurutnya, membuat perselisihan tarif minimal untuk angkutan penumpang di Kaltim kini sudah aman.

"Sudah. Semua sudah terapkan, baik roda dua maupun roda empat. Maxim juga sudah. Artinya sudah aman," katanya saat dikonfirmasi wartawan Arusbawah.co di Kantor Gubernur Kaltim pada, Selasa (8/7/2025).

Muncul Permasalahan Lain, Grab dan Gojek Masih Abaikan Larangan Promo Hemat

Namun persoalan itu belum selesai.

Muncul masalah lain terkait pelanggaran atas SK Gubernur Kaltim Nomor 500.11.8/14309/DISHUB tertanggal 21 September 2023, yang secara tegas memerintahkan penghapusan fitur layanan promosi oleh Gojek dan Grab.

Fitur layanan promo hemat dinilai merugikan pengemudi ojek online karena menekan tarif menjadi sangat murah hingga pendapatan bersih driver itu Rp2.000.

Hingga kini, dua aplikator Grab dan Gojek masih tetap menjalankan skema promosi untuk layanan pengantaran makanan dan barang, seperti program hemat, slot, goceng, dan double order.

Program promo hemat di dua Aplikator itu menyebabkan banyak driver hanya mendapatkan Rp2.000 sampai Rp6.000 per pesanan bersih, meskipun mereka harus menanggung biaya tambahan seperti parkir dan waktu tunggu di restoran.

Dishub Kaltim Sebut Masih Akan Dibahas Lagi

Irhamsyah mengakui permasalahan itu belum tuntas.

Ia menyebut pembahasan lanjutan dengan kedua aplikator Grab dan Gojek akan dilakukan esok hari.

Ia juga tidak dapat memastikan kapan keputusan itu akan diumumkan.

“Besok kita bahas lagi dengan dua aplikator. Intinya jangan sampai mitra-mitra merasa dirugikan,” ujarnya.

Driver Desak Ketegasan Pemprov, Kritik Aplikator yang Dianggap Kebal Hukum

Sementara itu, Ketua Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), Ivan Jaya, menegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji telah memberi waktu 1 x 24 jam kepada aplikator untuk menghentikan seluruh program promo yang merugikan mitra pengemudi.

Namun, lebih dari 1 x 24 jam waktu yang diberikan, instruksi itu tidak dijalankan.

Ivan mempertanyakan sikap tegas Pemprov dalam menegakkan aturan yang sudah diterbitkan.

Ivan khawatir pembiaran itu bisa menjadi sinyal bahwa aplikator merasa kebal hukum dan tidak menghormati pimpinan daerah.

“Jangan sampai kita menangkap sinyal bahwa aplikator ini menantang Pemprov. Seakan-akan mereka tidak tersentuh aturan yang ada di Kaltim,” ujarnya.

Ivan juga menekankan ekosistem layanan transportasi online dan pengantaran makanan di Kaltim bisa tetap berjalan meski tanpa kehadiran aplikator Grab, Gojek dan Maksim.

Menurutnya, sumber daya manusia di Kaltim cukup mumpuni untuk membuat sistem aplikasi sendiri yang lebih adil bagi semua pihak, mulai dari driver, UMKM, hingga konsumen.

“Drivernya orang Kaltim, penggunanya juga warga Kaltim, UMKM-nya juga lokal. Mereka (aplikator) hanya bawa teknologi. Jadi kalau mereka pergi, kita tetap bisa jalan,” pungkas Ivan.

(wan)

Ads Arusbawah.co