ARUSBAWAH.CO - Pertengahan Mei 2025, diungkap anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Pariwisata masih belum bergerak banyak dari pembahasan klasifikasi isi pasal dan bab. 

Hal ini ia nilai lamban, mengingat Kota Samarinda perlu segera memiliki Perda yang mengatur soal engelolaan potensi wisata, baik yang berbasis alam, budaya, maupun ekowisata. 

Dia sampaikan, pembahsan Raperda ini belum lebih dalam lagi, agar bisa menyentuh pada substansi mendalam terkait integrasi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata.

“Saat ini kami masih memilah antara poin-poin yang masuk kategori pengembangan dan mana yang pengelolaan, supaya tidak tumpang tindih saat implementasi di lapangan,” ungkapnya pada Kamis (15/5/2025).

Keterlambatan ini, kata dia, berdampak langsung terhadap tidak maksimalnya pelaksanaan program-program strategis kepariwisataan.

Mulai dari penguatan kapasitas SDM pelaku wisata, pembangunan infrastruktur penunjang, hingga kolaborasi lintas perangkat daerah masih belum terkoordinasi secara optimal.

Viktor mendorong agar regulasi tersebut segera difinalisasi. Ia menilai, pariwisata bisa menjadi sektor unggulan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seiring dengan pergeseran arah pembangunan menuju kota kreatif dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan sektor tambang. Kota ini butuh strategi baru, dan pariwisata bisa jadi jawaban. Tapi tanpa aturan yang jelas, kita bisa tertinggal dari daerah lain,” pungkasnya. 

Diketahui, dalam Raperda terkait Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Pariwisata itu, jika nantinya ditelurkan menjadi Perda, akan berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur, mengembangkan, dan mengelola sektor pariwisata secara terarah dan berkelanjutan. 

Di dalamnya, bisa memuat soal Payung Hukum Pengelolaan Pariwisata, Penguatan Tata Kelola Pariwisata hinhgga soal Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Kepariwisataan. (adv)