Menurut Syaiful, strategi yang diterapkan oleh partai politik akan sangat menentukan hasil PSU ini.

“Jika mesin partai bekerja optimal, PDIP bisa saja tetap menang meskipun calon bupatinya diganti. Namun, jika terjadi perpecahan internal atau muncul strategi baru dari lawan politik, hasil PSU bisa berbeda dari pilkada sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan MK yang hanya mendiskualifikasi calon bupati tanpa mengubah paket pengusung dapat memengaruhi dinamika politik di Kukar.

“Saat ini belum ada perubahan dalam komposisi partai pengusung. Artinya, partai-partai masih bisa mengusulkan calon baru. Tapi apakah mereka akan tetap solid? Itu yang menarik untuk diamati,” tambahnya.

Syaiful menyimpulkan bahwa PSU di Kukar tidak hanya soal mengulang pemilihan, tetapi juga merupakan ujian bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Dengan keterbatasan waktu, aturan yang multitafsir, serta tantangan teknis di lapangan, PSU ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru jika tidak diawasi dengan baik.

“Jika tidak dikawal dengan ketat, PSU ini bisa jadi malah lebih kacau daripada pilkada sebelumnya. KPU, Bawaslu, dan aparat hukum harus bekerja maksimal agar PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil,” tegasnya.