ARUSBAWAH.CO - Sejumlah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda langsung mendatangi operator Gratispol usai mengikuti sosialisasi program pendidikan gratispol dari Pemprov Kaltim, Selasa (26/5/2026, bertempat di ruang rapat rektor lantai 2.
Mereka menghampiri tim operator Gratispol untuk memperbaiki data UKT setelah diketahui terjadi kesalahan penginputan yang membuat biaya kuliah mereka tidak tercover penuh.
Para mahasiswa hadir dari berbagai fakultas, seperti Hukum, Psikologi, dan Ekonomi menyampaikan keluhan yang sama.
Forum sosialisasi program Gratispol Pendidikan yang awalnya berjalan normal mendadak berubah jadi ruang pengaduan mahasiswa.
Satu per satu peserta mengangkat tangan menyampaikan persoalan biaya kuliah yang ternyata belum dibayarkan penuh oleh program Gratispol milik Pemprov Kaltim.
Mahasiswa Hukum Untag Salah Input Data UKT di Sistem Gratispol
Salah satu mahasiswa S1 fakultas hukum Untag mengaku baru mengetahui penyebab tagihan kuliahnya tidak tertutup seluruhnya setelah dilakukan pengecekan langsung di lokasi acara.
Mahasiswa itu menyebut UKT miliknya sebesar Rp3.710.000.
Namun saat proses pendaftaran Gratispol, ia justru memasukkan nominal Rp2.900.000 ke dalam sistem situs pendaftaran Gratispol.
Akibatnya, selisih pembayaran Rp810.000 harus ia tanggung sendiri.
Sehingga Pemprov hanya mentransfer ke kampus sesuai nilai UKT yang dimasukkan mahasiswa dalam situs website Gratispol.
“UKT saya Rp3.710.000, tapi kok yang dibayarkan hanya Rp2.900.000,” tanya mahasiswa tersebut saat sesi diskusi berlangsung.
Padahal UKT fakultas hukum di Untag untuk mahasiswa S1 ditanggung program Gratispol maksimal Rp5.000.000.
Keluhan itu langsung ditanggapi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah.
Ia menegaskan persoalan tersebut bukan berasal dari sistem Gratispol ataupun kesalahan pemerintah provinsi, melainkan murni akibat kesalahan mahasiswa saat memasukkan data.
“Dia salah nuliskan tadi di web Gratispol. Salah mahasiswanya memasukkan angka,” kata Dasmiah.
Menurut Dasmiah, sistem Gratispol bekerja berdasarkan data yang dimasukkan mahasiswa sendiri saat pendaftaran.
Karena itu, pemerintah tidak bisa serta merta mengubah nominal bantuan jika data awal yang masuk sudah berbeda.
“Dia ternyata UKT-nya Rp3.710.000 tadi saya lihat. Dia masukkan di sistem web Gratispol itu hanya Rp2.900.000. Kami kan tidak bisa merubah betul-betul sistem,” ujarnya.
Operator Gratispol Langsung Perbaiki Data Mahasiswa di Lokasi Sosialisasi
Pernyataan itu langsung diikuti langkah cepat di lapangan.
Sekitar lima mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan keluhan terlihat langsung diarahkan biro Kesra untuk mendatangi operator Gratispol yang disiagakan dalam sosialisasi tersebut.
Operator Gratispol memperbaiki data UKT yang sebelumnya salah dimasukkan ke sistem.
Dasmiah mengatakan sosialisasi itu justru membuka banyak persoalan administrasi yang selama ini tidak dipahami mahasiswa.
Banyak penerima bantuan mengira UKT mereka tidak dibayar penuh oleh Pemprov Kaltim, padahal masalahnya ada pada proses input data.
“Dengan pertemuan sosialisasi ini kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ternyata misskom. Kenapa selama ini mereka menganggap bahwa UKT mereka tidak di cover secara keseluruhan, ternyata mahasiswa yang salah memasukkan nilai UKT-nya,” katanya.
Biro Kesra Temukan Tiga Masalah Utama Program Gratispol Pendidikan
Selain kesalahan nominal UKT, Biro Kesra juga menemukan persoalan lain yang cukup banyak terjadi dalam pelaksanaan Gratispol Pendidikan.
Mulai dari mahasiswa yang tidak melakukan lapor diri setiap semester hingga mahasiswa yang ternyata belum melakukan pendaftaran program sama sekali.
Padahal, menurut Dasmiah, lapor diri menjadi bagian penting dalam proses monitoring dan evaluasi penerima bantuan pendidikan.
“Ada monev dan evaluasi dan itu semua jenis beasiswa adalah lapor diri. Gimana kita mau tahu dia masih aktif atau tidak kuliahnya kalau tidak lapor diri?” ujarnya.
Ia menegaskan mahasiswa wajib melakukan lapor diri setiap semester sebagai penanda bahwa mereka masih aktif menjalani perkuliahan.
“Jadi setiap semester dia lapor diri, menandakan dia masih aktif sebagai mahasiswa,” katanya.
Tiga Persoalan Gratispol Pendidikan di Untag
Dalam evaluasi sementara yang disampaikan Biro Kesra, ada tiga persoalan utama yang paling sering muncul dalam program Gratispol Pendidikan.
Pertama, mahasiswa tidak melakukan lapor diri.
Kedua, kesalahan mahasiswa memasukkan nominal UKT.
Ketiga, mahasiswa tidak melakukan pendaftaran program.
“Nah, ini masalah tiga ini sudah clear. Mudah-mudahan para mahasiswa sudah tidak ada masalah lagi dan Gratispol pendidikan bisa berjalan dengan baik,” ucap Dasmiah.
(wan)
