ARUSBAWAH.CO -  Kedatangan Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto ke Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Selasa, mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa.

Di acara yang berlangsung di GOR 27 Unmul, mahasiswa membawa toa dan spanduk bertuliskan "Usir Mugiyanto, penghianat reformasi" sambil meneriakkan tuntutan terkait kasus pelanggaran HAM dan korban pertambangan.

Aksi protes itu terjadi saat kuliah umum yang dihadiri sivitas akademika Unmul masih berlangsung.

Massa mahasiswa datang dengan membawa sejumlah poster bergambar para aktivis reformasi yang hilang serta korban pelanggaran HAM masa lalu.

Suasana sempat memanas ketika mahasiswa secara bergantian meneriakkan kritik kepada Mugiyanto.

Mereka menilai mantan aktivis reformasi itu telah berubah posisi setelah masuk ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Usir Mugiyanto, penghianat reformasi," demikian tulisan yang terbentang dalam salah satu spanduk yang dibawa mahasiswa.

Mugiyanto Pernah Jadi Korban Penculikan dan Penyiksaan pada 1998

Mugiyanto sendiri bukan nama asing dalam gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Mugi itu merupakan aktivis reformasi 1998 yang mengaku pernah mengalami penculikan dan penyiksaan.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut pernah memimpin Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) selama periode 2000 hingga 2014.

Organisasi itu dikenal aktif mendampingi korban pelanggaran HAM.

Ia juga pernah menjadi Senior Program Officer HAM dan Demokrasi di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Mugiyanto Sebut Kasus yang Disuarakan Mahasiswa Sudah Diperjuangkannya Sejak Reformasi

Menanggapi aksi mahasiswa, Mugiyanto justru mengaku berterima kasih karena terus diingatkan mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

"Yang menarik tadi ada kawan-kawan mahasiswa dan aktivis yang datang menyampaikan aspirasi soal korban pertambangan dan kasus aktivis '98. Itu memang persoalan yang hari ini kami tangani untuk diselesaikan. Saya berterima kasih terus diingatkan oleh kawan-kawan aktivis," kata Mugiyanto kepada awak media, Selasa (23/6/2026).

Ia mengatakan persoalan yang disuarakan mahasiswa bukan hal baru baginya.

Menurut dia, kasus-kasus tersebut telah diperjuangkannya sejak era reformasi.

"Itu yang saya perjuangkan sejak '98 dan saya sedang perjuangkan sampai hari ini. Itu juga penugasan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Mugiyanto Sebut Dirinya Salah Satu Inisiator Aksi Kamisan

Mugiyanto mengingatkan dirinya merupakan salah satu inisiator Aksi Kamisan.

Gerakan tersebut lahir untuk mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurutnya, poster-poster yang dibawa mahasiswa berisi wajah orang-orang yang dikenalnya secara pribadi.

"Itu poster kawan-kawan saya. Bimo Petrus, Herman Hendrawan, Wiji Thukul, Suyat, Gilang, Ucok, Yadin. Saya sekarang memperjuangkan hak-hak mereka bersama keluarga korban," katanya.

Mugiyanto mengatakan dirinya menerima tawaran menjadi Wakil Menteri HAM setelah mendapat dukungan dari keluarga korban.

"Mereka bilang, Pak Mugi masuk ke dalam, berjuang dari dalam. Kami berjuang dari luar. Kita berkolaborasi supaya kasus-kasus itu selesai," ucapnya.

Kementerian HAM Pegang Empat Prinsip Transitional Justice

Ia menjelaskan Kementerian HAM bersama Menteri HAM Natalius Pigai berpegang pada empat prinsip transitional justice, yakni pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan korban, dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Namun menurutnya, pekerjaan Kementerian HAM tidak hanya berfokus pada pelanggaran masa lalu.

"Tanggung jawab negara juga memastikan anak-anak bisa sekolah, tidak ada yang kelaparan, stunting dan hak-hak dasar warga negara terpenuhi," katanya.

Dicap Pengkhianat Reformasi, Mugiyanto Mengaku Tak Mempermasalahkan

Saat ditanya mengenai sebutan "pengkhianat reformasi" yang disampaikan mahasiswa, Mugiyanto tidak mempermasalahkannya.

"Itu terserah kawan-kawan. Yang saya perjuangkan hari ini sama dengan yang saya perjuangkan ketika orasi di Aksi Kamisan. Tiga dekade saya berjuang bersama keluarga korban, yang saya lakukan masih sama," ujarnya.

Mantan tenaga ahli Kantor Staf Presiden periode 2020-2024 itu menegaskan dirinya tetap fokus memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu dan mencegah munculnya pelanggaran baru.

Bantah Ada Arahan Khusus dari Presiden Prabowo

Ia juga membantah kemunculannya di berbagai forum mahasiswa bersama sejumlah mantan aktivis lainnya seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo.

"Kementerian HAM bukan kementerian yang menterinya duduk di belakang meja. Kami harus turun ke bawah, menyerap denyut nadi masyarakat. Hak asasi manusia itu kerja di akar rumput," kata dia.

Mugiyanto Mengaku Tidak Memilih Forum dan Siap Mendengar Kritik

Mugiyanto mengatakan dirinya tidak memilih forum.

Bahkan forum yang kritis dan keras sekalipun akan tetap dihadirinya.

"Saya datang ke Merauke bertemu kelompok yang menolak PSN, saya hadapi. Dalam arti saya mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Di sini juga sama. Kalau ada warga ingin bertemu dan saya bisa, pasti saya temui," ujarnya.

Ia pun membantah ada agenda khusus di balik munculnya para mantan aktivis 1998 di ruang-ruang diskusi kampus.

"Tidak ada. Itu sudah menjadi insting kami untuk terus turun dan membersamai masyarakat," kata Mugiyanto.

(wan)