ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah meluncurkan program Pendidikan Gratispol yang menargetkan seluruh mahasiswa S1,S2 hingga S3 untuk mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis.
Program itu dibahas secara mendalam dalam diskusi publik bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan, Supaya Baik Jalannya, di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).
Forum ini menghadirkan enam narasumber kunci, mulai dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Pengarah TP2G Zulkarnain, Sekretaris Komisi IV DPRD Darlis Pattalongi, akademisi Universitas Mulawarman Fajar Apriani, staf khusus WR Unmul Felisitas Devung, hingga Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30.
Semua memberikan masukan dan kritik langsung terkait skema dan pengelolaan Gratispol Pendidikan.
Wakil Gubernur Seno Aji Soroti Urgensi Bonus Demografi Kaltim 2030
Seno Aji menekankan urgensi program ini terkait bonus demografi yang akan dimiliki Kaltim pada 2030.
“Kalau 2030 kita tidak mendidik anak-anak dengan baik, mereka tidak akan bisa berpartisipasi di IKN. Saatnya di 2025 kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita,” tegas Seno dalam paparannya.
Ia menambahkan, target program ini bukan hanya memberikan kuliah gratis, tetapi juga membangun sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Secara teknis, program ini baru bisa berjalan setelah SK Pergub disahkan pada Agustus 2025.
Karena keterlambatan tersebut, pencairan dana diundur agar tepat sasaran.
Seno menjelaskan, prioritas diberikan untuk mahasiswa S1 karena jumlah mahasiswa S2 dan S3 yang bisa diterima relatif kecil, sementara dana terbatas.
“Kita putuskan untuk anak-anak S1. Itu saja dulu, supaya cukup,” ujar Seno.
Mahasiswa Baru Harus Tunggu 3 Tahun Sebelum Mendapat Gratispol
Salah satu fokus utama adalah memastikan dana benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi syarat.
Semua mahasiswa harus sudah berada di Kaltim minimal tiga tahun.
Mahasiswa baru atau pendatang harus menunggu hingga masa tiga tahun tersebut terpenuhi sebelum menerima manfaat Gratispol.
Sistem ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak asli Kaltim dan menjamin distribusi bantuan tepat sasaran.
Program ini juga menjangkau seluruh 53 perguruan tinggi di Kaltim, termasuk akademi kecil dengan jumlah mahasiswa di bawah 60 orang.
Semua kampus mendapatkan perlakuan sama, tanpa diskriminasi, selama memenuhi kesepakatan kerja sama dengan Pemprov.
Selain itu, dosen juga difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar Kaltim maupun internasional dengan catatan kembali dan mengajar di Kaltim, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akreditasi perguruan tinggi.
Tantangan dan Evaluasi Program Gratispol Pendidikan Kaltim
Meski program skala besar ini ambisius, sejumlah tantangan tetap mengintai.
Buyung Marajo dari Pokja 30 mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas beasiswa.
Menurutnya, program beasiswa terdahulu seperti Beasiswa Kaltim Cemerlang dan Beasiswa Kaltim Tuntas tidak pernah dievaluasi secara sistematis.
Banyak pertanyaan mendasar masih belum terjawab terkait berapa mahasiswa lulus tepat waktu, berapa yang IPK-nya meningkat, apakah kualitas SDM meningkat, dan dampak terhadap kemiskinan?
“Kita bicara komputer, tapi listriknya di mana? Kita bicara data, tapi infrastrukturnya tidak mendukung. Anggaran besar tidak otomatis menghasilkan kemajuan,” kata Buyung.
Darlis Pattalongi dari DPRD Kaltim menambahkan, meski anggaran pendidikan meningkat signifikan, sektor lain tidak boleh terabaikan.
“Beasiswa bukan spending, tapi investasi. DPRD ikut menanggung pengawasan fiskal agar pengelolaan tepat dan tidak menimbulkan masalah politik dan anggaran di kemudian hari,” jelasnya.
Target Mahasiswa dan Anggaran Gratispol Pendidikan Kaltim
Dengan target 130 ribu – 140 ribu mahasiswa S1, Gratispol Pendidikan Kaltim diproyeksikan menjadi program unggulan daerah, dengan anggaran mencapai Rp1,4 – 2 triliun pada 2026.
Forum publik yang digelar media Arusbawah.co menjadi ruang terbuka pertama untuk menyoroti langsung tata kelola, distribusi dana, dan kesiapan infrastruktur, sebelum implementasi skala penuh dimulai.
(ir/adv/diskominfokaltim)
