ARUSBAWAH.CO -  Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda selama dua hari berturut-turut, 11 hingga 12 Mei 2025, memicu longsor di sejumlah titik. 

Salah satu lokasi yang terdampak adalah proyek strategis Terowongan Selili di Jalan Sultan Alimuddin. 

Padahal, proyek itu sudah dalam tahap akhir pengerjaan dan disebut telah mencapai progres 98 persen.

Lereng di sisi kanan pintu masuk terowongan dilaporkan mengalami pergerakan tanah hingga menyebabkan longsor. 

Ironisnya, kejadian itu terjadi sebelum proyek senilai Rp395 miliar itu diresmikan. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menepis kekhawatiran publik mengenai kualitas konstruksi proyek yang dinilai tidak kokoh alias tidak sesuai dengan standar pengerjaan.

Ia memastikan bahwa struktur terowongan masih dalam kondisi aman dan terkendali.

"Jadi gini, terowongan itu secara struktur aman. Kalau yang di luar itu memang baru penahan sementara. Baru tahun ini kalau enggak salah sudah dalam proses lelang," ujar Andi Harun kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, fokus pekerjaan konstruksi sebelumnya memang diarahkan pada badan utama terowongan. 

Sementara itu menurut Andi Harun, penguatan dinding inlet dan outlet baru dianggarkan dalam APBD 2025, dan saat ini masih dalam proses lelang.

"Pada pekerja yang terdahulu kan kita fokus pada terowongannya. Dan terowongannya aman, tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Enggak molor. Karena badan terowongan prinsipnya sudah selesai. Yang akan dilakukan penguatan adalah inlet dan outlet-nya," ucap Andi Harun.

Namun, pernyataan Andi Harun itu justru memunculkan reaksi kritis dari DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.

Politisi partai PKS itu menyebut longsor yang terjadi di Terowongan harus menjadi bahan evaluasi serius terkait kualitas pekerjaan konstruksi.

"PUPR harus segera melakukan inspeksi untuk mengetahui penyebab longsor tersebut. Evaluasi terhadap desain dan struktur juga penting dilakukan. Apalagi kalau nanti terbukti ada kelalaian kontraktor," ujarnya saat dihubungi melalui Whatsapp oleh redaksi Arusbawah.co Selasa (13/5/2025/).

Ia menyayangkan terjadinya longsor meski proyek belum dioperasikan. 

Ia mempertanyakan apakah struktur penahan di tebing benar-benar dirancang sesuai beban maksimal, termasuk dampak curah hujan ekstrem.

"Kita akan panggil PUPR untuk meminta review mereka terkait kejadian tersebut. Dari situ baru kita bisa ambil kesimpulan, apa masalah sebenarnya," tambahnya.

Abdul Rohim juga menegaskan bahwa proyek senilai Rp395 miliar itu tidak boleh dibiarkan bermasalah apalagi sampai terjadi longsor. 

Menurutnya, jika ditemukan ada pelanggaran teknis atau kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan, kontraktor harus ditindak.

"PUPR Harus memastikan apa penyebab longsornya. Desain dan struktur bangunan juga perlu dievaluasi, karena ini belum dipakai tapi sudah rusak," tegas Abdul Rohim.

"Ini harus menjadi perhatian serius Jangan sampai kejadian ini terulang yang akan memantik reaksi ketidakpercayaan masyarakat terkait kualitas konstruksi terowongan," tambahnya.

Sementara itu, Dinas PUPR Kota Samarinda dalam rilis resminya menyebut bahwa longsor dipicu karena tingginya intensitas hujan. 

Investigasi geologi sebelumnya telah menemukan keberadaan talus deposit (material longsoran lama) di area luar Right of Way (ROW) yang rentan terhadap pergerakan tanah.

PUPR mengklaim telah menyiapkan langkah penanganan, mulai dari stabilisasi lereng, pembersihan material longsor, hingga penguatan dinding menggunakan shotcrete dan rockbolt. 

"Kami sudah siapkan langkah penanganan, mulai dari menstabilkan lereng yang longsor, bersihkan material tanah yang turun, sampai perkuat dinding pakai semprotan beton dan baut khusus." tulis PUPR dalam rilisnya. (adv)