ARUSBAWAH.CO - Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR) untuk bertanggung jawab atas peristiwa longsor yang terjadi di Kilometer 28, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Insiden tersebut dinilai berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan perusahaan di sekitar lokasi yang terdampak.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (2/6/2025), hadir berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), manajemen BSSR, tokoh masyarakat, hingga warga yang terdampak langsung oleh bencana.

Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa meskipun ESDM menyebut longsor tersebut sebagai bencana alam, bukan berarti perusahaan bisa lepas tangan begitu saja.

“Keberadaan industri tambang di sekitar wilayah rawan bencana tidak bisa diabaikan. Ketika ada aktivitas skala besar, risiko lingkungan harus menjadi perhatian utama sejak awal,” ujarnya tegas.

Reza juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus berada di garis depan, dan pendekatan pencegahan jauh lebih penting dibandingkan hanya bertindak saat bencana sudah terjadi.

Komisi III pun meminta BSSR segera menyusun skema bantuan konkret bagi warga yang terdampak, baik dalam bentuk pemulihan, bantuan kebutuhan dasar, hingga relokasi jika memang diperlukan.

“Jangan sampai warga jadi korban dua kali. Sudah terdampak, malah dibiarkan. Perusahaan tidak bisa hanya sibuk membuat klarifikasi tanpa aksi nyata,” tutup Reza. (adv)