Namun karena status gedung berada di bawah Kementerian Pendidikan, maka masih diperlukan persetujuan dari Dirjen PAUD-Dikdasmen. 

Asli menyebut surat permohonan dari Wali Kota Samarinda sudah dikirimkan dan kini tinggal menunggu persetujuan pusat.

“Jadi kami mohon rekomendasi agar lokasi BPMP bisa dipakai sementara. Kalau disetujui, Samarinda siap jalan bulan Juli nanti. Beliau (Karo Umum Kemensos) sudah lihat langsung, tidak ada masalah,” tegas Asli.

Asli menambahkan, jika persetujuan turun, maka Samarinda bisa langsung bergerak cepat memulai implementasi program nasional ini, yang ditujukan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem, terutama Desil 1 dan 2. 

“Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Anak-anak miskin harus mulai sekolah bulan Juli. Intinya, kami tunggu izin Dirjen PAUD-Dikdasmen. Kalau disetujui, kita langsung gas,” tegasnya.

Terkait kapasitas, gedung BPMP dinilai cukup untuk menampung sekitar 200 siswa. 

Pemerintah daerah juga memastikan hanya akan memakai sebagian fasilitas agar tidak mengganggu fungsi utama BPMP sebagai lembaga teknis pendidikan.

“Yang dipakai hanya sebagian. Lokasi kelas dan penginapannya masih banyak tersisa, bisa juga untuk keperluan temporer lain,” jelas Asli.

Saat ditanya soal pola kerja sama dengan BPMP, Asli menyebut skema sewa gedung akan dibiayai APBN Kementerian Sosial.

“Kalau perlu bantuan daerah, Pak Wali sudah siap jadi counterpart. Tapi infonya akan di-takeover penuh oleh APBN Kemensos. Artinya pusat yang biayai,” kata Asli.