Artinya, berdasarkan laporan CELIOS, posisi desa justru menjadi subordinat dari kebijakan pusat yang membungkus agenda utang dengan narasi pemberdayaan ekonomi desa.

"Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan skal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian Dana Desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi. Implikasinya akan terjadi trade off
anggaran antara program prioritas seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana dasar dengan Kopdes MP," lanjut di laporan CELIOS. 

Himbara Dihadapkan pada Risiko Kredit Tinggi

Di sisi lain, CELIOS mengingatkan bahwa bank-bank Himbara tengah menghadapi tekanan likuiditas dan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL).

Data OJK menunjukkan NPL naik dari 2,08% di akhir 2024 menjadi 2,17% pada Maret 2025, sementara Loan at Risk naik ke 9,86%. Ini menandakan adanya penurunan kualitas pinjaman, terutama di sektor produktif.

Memaksa Himbara mengucurkan pinjaman kepada koperasi baru yang belum terbukti kinerjanya dinilai CELIOS hanya akan memperbesar risiko gagal bayar dan memperparah ketidakseimbangan sektor keuangan nasional.

Sektor Koperasi Masih Jauh dari Layak Kredit

CELIOS juga mencatat bahwa penyaluran kredit ke koperasi mengalami penurunan drastis—dari 16,3% pada Juli 2023 menjadi hanya 4,1% pada Maret 2025.

Sementara itu, rasio NPL koperasi pada Maret 2025 sudah mencapai 8,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata sektor perbankan. Hal ini menurut laporan CELIOS menunjukkan sektor koperasi belum cukup bankable untuk menanggung skema kredit besar seperti Kopdes MP.

Jika Kopdes MP mengalami gagal bayar, bank-bank pelat merah berisiko terkena krisis likuiditas yang bisa berdampak sistemik ke seluruh sektor keuangan nasional.