ARUSBAWAH.CO - Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, ke Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut diikuti oleh pihak DPRD Kaltim.
Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat (09/05/2025) itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Babab turut hadir. Ada pula anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Muin.
Sebagai informasi, kunjungan Andi Amran Sulaiman itu adalah bagian dari program nasional percepatan menuju swasembada pangan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas peran Kabupaten PPU yang dinilai memberikan kontribusi besar dalam ketahanan pangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan alat dan sarana pertanian secara simbolis kepada kelompok tani dan brigade pangan di Kabupaten PPU dengan nilai lebih dari Rp18 miliar. Bantuan meliputi traktor roda empat dan dua, rice transplanter, crawler, pompa air, serta benih padi dan jagung.
H. Babab menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungannya terhadap sektor pertanian, khususnya di wilayah Kaltim. Menurutnya, perhatian Kementerian Pertanian menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan target swasembada pangan sesuai arahan Presiden.
“Pemerintah daerah khususnya Kaltim harus bangga karena mendapat perhatian serius dari kementerian. Ini bukti komitmen kuat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan,” ujar Babab.
Dalam paparan Bupati PPU, disebutkan bahwa Kabupaten ini memproduksi sekitar 4.429 ton gabah dari lahan seluas 5.898 hektare. Namun, hasil tersebut belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur irigasi. Oleh karena itu, pembangunan Bendung Gerak Telake, yang sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional namun dibatalkan, dianggap sangat krusial untuk mendukung pengairan pertanian di wilayah PPU dan Paser.
“Optimalisasi lahan pertanian akan maksimal jika didukung ketersediaan air yang memadai dan benih unggul,” terang Babab.
Babab yang merupakan politisi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa PPU merupakan salah satu titik penting dalam peta ketahanan pangan Kaltim. Ia mendesak pemerintah kabupaten untuk segera merancang Peraturan Daerah yang mengatur pelarangan alih fungsi lahan pertanian, khususnya di wilayah produktif seperti Desa Gunung Mulia.
“Saya sejalan dengan Gubernur Kaltim, bahwa menjaga lahan pangan dari alih fungsi menjadi perkebunan sawit atau karet adalah langkah vital untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang,” katanya.
Selain itu, Babab mendorong Bulog agar membeli gabah dari petani lokal dengan harga yang layak, yakni maksimal Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan untuk menjaga daya saing produk lokal. (adv)
