ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan dengan mengedepankan teknologi digital.

Sebagai langkah strategis dilakukan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, Tim Pembina Samsat Kaltim, dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), yang digelar di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta pada Rabu (30/7/2025).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, atau yang akrab disapa Harum, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kunci utama dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif.

“Teknologi memberi kita presisi, kemudahan kontrol, dan yang paling krusial, mengurangi interaksi langsung dengan uang tunai. Ini cara cerdas untuk menekan celah korupsi,” tegas Harum.

Lebih dari itu, kerja sama ini juga menjadi upaya konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran digital yang jauh lebih transparan dan terpantau.

Harum menyampaikan harapannya agar ke depan, seluruh sektor penghasil PAD, baik pajak, retribusi, maupun layanan teknis, bisa diintegrasikan dalam satu ekosistem pembayaran elektronik yang terstandarisasi.

“Sistem itu pondasi. Begitu ada proses yang tidak masuk ke dalam sistem, maka potensi penyimpangan bisa muncul. Karena itu, semuanya harus berjalan secara terintegrasi,” lanjutnya, sembari menyinggung pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh.