ARUSBAWAH.CO -  Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melayangkan kritik terhadap PT Pertamina terkait keterlambatan pembukaan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Pernyataan kritik itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Pertamina, Rabu (19/11/2025) lalu. 

RDP yang dilakukan Komisi VI dengan pihak Pertamina itu membahas soal “Evaluasi Kinerja Perusahaan Semester I 2025, Roadmap Pengembangan dan Aksi Korporasi Tahun 2026, serta evaluasi produk Bahan Bakar Minyak, dan lain-lain” digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. 

Mufti menegaskan bahwa Pertamina sebelumnya telah menyampaikan komitmen bahwa RDMP Balikpapan akan mulai dibuka pada 10 November 2025.

Namun hingga akhir November, tidak ada pengumuman resmi maupun aktivitas pembukaan proyek seperti yang dijanjikan.

“Waktu rapat pertama dan pada September kemarin, Bapak jelas mengatakan bahwa 10 November RDMP Balikpapan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar ada pembukaan itu,” ujar Mufti dalam RDP.

Paparan Pertamina Dinilai Ambigu

Dalam rapat, Mufti menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Pertamina terkait perkembangan RDMP masih belum tegas dan terkesan “mengambang”.

Ia menyebut penjelasan yang dipaparkan tidak memberi kepastian apakah proyek tersebut benar-benar telah dibuka atau kembali mengalami penundaan.

“Penjelasan dalam paparan tadi masih ambigu, tidak jelas apakah RDMP sudah dibuka atau belum,” tegasnya.

Proyek Sudah 10 Tahun, Kenapa Terlambat?

Lebih jauh, Mufti mempertanyakan alasan di balik lambannya penyelesaian RDMP Balikpapan, proyek strategis yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Padahal, RDMP bukan merupakan pembangunan kilang baru, melainkan perluasan kapasitas produksi hingga 100 ribu barel per hari.

“Ini sudah 10 tahun. Kita bukan bangun baru, hanya perluasan. Kenapa begitu susahnya?” kata Mufti.

Ia menekankan bahwa kebutuhan nasional terhadap BBM yang kian tinggi, ditambah besarnya beban subsidi negara, seharusnya menjadi pemicu utama bagi Pertamina untuk mempercepat modernisasi kilang.

Isu Mafia Migas Ikut Disinggung

Dalam sesi rapat, Mufti juga menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya, yang sebelumnya menyebut adanya potensi hambatan internal dan dugaan permainan mafia migas.

“Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya. Kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus,” ucap Mufti.

Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatiran DPR terhadap lambannya pembangunan kilang yang berpotensi membuat Indonesia semakin bergantung pada impor BBM.

DPR Minta Kepastian Kapan RDMP Selesai

Di akhir rapat, Mufti meminta Pertamina memberikan penjelasan rinci dan tegas terkait titik progres, hambatan, serta target waktu penyelesaian RDMP Balikpapan.

“Harapan kami, tolong diperjelas. Kapan RDMP Balikpapan ini selesai?” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan dari pihak Pertamina soal tanggal pasti kapan RDMP Balikpapan akan dibuka. 

Informasi beredar, peresmian RDMP Balikpapan itu akan dilakukan pada 17 Desember 2025. (pra)