ARUSBAWAH.CO - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius kasus kekerasan antar siswa Sekolah Dasar di Samarinda yang berujung pada seorang murid mengalami patah tulang.
Peristiwa ini dinilai sebagai bukti bahwa pengawasan di lingkungan sekolah dasar masih jauh dari optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai insiden tersebut mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan di daerah.
Ia menegaskan bahwa Komisi IV akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan pembinaan siswa.
“Ini potret pendidikan di Kaltim yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius. Komisi IV kemungkinan besar akan membahas persoalan kekerasan di sekolah dalam rapat mendatang,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Syahariah mempertanyakan bagaimana insiden perkelahian yang terjadi di area sekolah justru luput dari pengawasan guru dan pihak sekolah.
Ia menilai kejadian tersebut seharusnya bisa dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
“Bagaimana mungkin perkelahian yang sampai menyebabkan patah tulang tidak diketahui? Ini terjadi di sekolah umum, yang jelas ramai dan banyak saksi. Kalau kejadiannya di tempat sunyi, mungkin wajar terlewat. Tapi ini di lingkungan sekolah, kenapa tidak ada laporan sebelum kondisinya separah itu?” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas siswa merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Guru, menurutnya, tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga penjaga keamanan dan pembina karakter.
“Peran guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga memastikan lingkungan belajar tetap aman. Pengawasan adalah bagian dari tugas utama pendidik,” jelasnya.
Syahariah juga menyoroti masih adanya tenaga pendidik yang dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas pengawasan harian.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap profesionalisme guru.
“Terus terang, masih ada guru yang hanya datang untuk mengisi absen. Setelah menulis materi di papan tulis, mereka justru mengobrol atau mengurus hal lain sehingga tidak fokus mengawasi kelas. Hal seperti ini perlu diperhatikan dan diperbaiki,” ungkapnya.
Komisi IV dijadwalkan membahas lebih jauh kasus ini dalam rapat kerja mendatang, dengan tujuan merumuskan langkah konkret untuk memperketat pengawasan di sekolah-sekolah di Kalimantan Timur.
(adv)




