Sebagai informasi, dilansir dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (mkri.id), pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 akan dibuka mulai 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.

Dari hasil pengajuan permohonan itu, usai dilakukan pemeriksaan kelengkapan, untuk permohonan yang lolos akan masuk pada proses Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-ARPK).

Kemudian untuk agenda persidangan akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan pada 24-31 Desember 2024 dan 9-14 Januari 2025.

Lalu, untuk penyampaian jawaban termohon serta keterangan dari pihak terkait dan Bawaslu akan berlangsung antara 31 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025, dengan tahap kedua dari 17-30 Januari 2025.

Pemeriksaan persidangan dijadwalkan pada 2-17 Januari 2025 untuk tahap pertama dan 20-31 Januari 2025 untuk tahap kedua.

Rapat permusyawaratan hakim akan digelar pada 20-28 Januari 2025 dan 3-11 Februari 2025.

Sidang pengucapan putusan dijadwalkan pada 30-31 Januari 2025 untuk tahap pertama dan 12-13 Februari 2025 untuk tahap kedua. (pra)