ARUSBAWAH.CO - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur (DPPKUKM) menetapkan kebijakan baru untuk memastikan distribusi bahan pokok menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) tidak lagi terbebani biaya tinggi.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah daerah menilai perlunya intervensi langsung agar lonjakan permintaan tidak memicu ketidakseimbangan harga di dua wilayah tersebut.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, memaparkan bahwa perbedaan harga antara Samarinda dan daerah tujuan kerap terjadi akibat akses distribusi yang sulit dijangkau, terutama di musim-musim tertentu.
Kondisi geografis yang didominasi jalur sungai dan lebatnya kawasan pedalaman membuat biaya angkut meningkat dua hingga tiga kali lipat, sehingga memengaruhi harga akhir yang diterima masyarakat.
Ia menegaskan, langkah intervensi ini diambil agar masyarakat Kubar dan Mahulu tidak terus-menerus dibebani harga yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir.
"Jadi kita melakukan pengiriman atau distribusi barang kebutuhan pokok ke Kubar dan Mahulu itu, biaya transportnya kita tanggung seperti itu," tutur Heni ketika berada di Samarinda, Senin (1/12/2025).
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, DPPKUKM melibatkan PT Melati Bhakti Satya (MBS), perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Melalui pola kerja sama ini, pemerintah berharap distribusi dapat berjalan lebih sistematis sekaligus menekan potensi disparitas harga yang selama ini kerap terjadi.
"Sehingga harga barang kebutuhan pokok itu di sini dengan di Kubar atau di Mahulu itu sama," tambahnya.
Selain intervensi transportasi, DPPKUKM terus memperluas langkah stabilisasi harga sepanjang Desember 2025.
Berbagai program pengendalian dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti operasi pasar yang digelar secara berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan harga lebih tinggi.
Pemerintah juga mengintensifkan gerakan pangan murah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sebagai bagian dari strategi menjaga pasokan.
Heni menegaskan bahwa seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah bergerak serentak untuk mengurangi potensi gejolak harga menjelang pergantian tahun, dengan fokus pada stabilitas pasokan, distribusi yang lancar, dan harga yang tidak memberatkan masyarakat.
"Kita di akhir tahun ini, Desember ini, kita konsisten untuk melakukan upaya-upaya untuk operasi pasar ditambah dengan gerakan pangan murah dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura," jelasnya. (adv)
