ARUSBAWAH.CO - Kalimantan Timur menghadapi tantangan baru menjelang agenda politik nasional berikutnya, terutama setelah rangkaian Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak usai. 

Upaya memperbaiki kualitas pengawasan kini menjadi fokus utama seluruh pihak, termasuk DPRD Kaltim.

Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menilai bahwa pengalaman sebelumnya harus menjadi landasan untuk mengembangkan pola kerja yang lebih matang.

“Kami mengevaluasi secara menyeluruh. Kami mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik,” ujar Subandi, menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif sebagai fondasi pembenahan.

Sebagai wilayah yang kini turut memikul beban politik nasional karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim berada dalam posisi yang memerlukan pengawasan lebih tajam.

Pergeseran dinamika politik dipastikan membuat kompleksitas pengawasan meningkat, sehingga mekanisme lama tidak lagi cukup.

“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya, menyiratkan bahwa peningkatan standar sudah menjadi keharusan.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu menurutnya menjadi langkah berikut yang tidak bisa ditunda. 

Ia menekankan perlunya peningkatan kemampuan personal, pemahaman regulasi yang lebih mendalam, dan kesiapan menghadapi potensi pelanggaran sejak tahap awal. 

“Kita harus membangun SDM yang sigap, kompeten, dan memahami cara mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” jelasnya.

Pemanfaatan teknologi juga ditekankan sebagai instrumen penting untuk memastikan jalannya pemilu yang lebih bersih. 

Sistem pelaporan yang lebih cepat, pengolahan informasi yang lebih akurat, dan mitigasi celah manipulasi menjadi alasan utama mengapa teknologi harus diperkuat dalam proses pengawasan.

Peran Masyarakat Tidak Tergantikan

Di sisi lain, Subandi memberi perhatian besar pada keterlibatan warga dalam menjaga integritas pemilu. 

Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar yang tidak dapat digantikan oleh perangkat lembaga mana pun. 

“Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam menjaga marwah demokrasi,” tambahnya.

Menurutnya, kualitas demokrasi di Kaltim sangat bergantung pada sinergi antar-elemen. 

Tanpa kerja bersama antara peserta pemilu, badan pengawas, pemerintah daerah, dan masyarakat luas, tujuan menghadirkan pemilu yang sehat tidak akan tercapai. 

“Tanpa sinergi, pengawasan akan berjalan pincang,” pungkasnya. (adv)