Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota memastikan tata kelola program berjalan dengan baik, transparan, dan berbasis kebutuhan wilayah.

Ia memberikan saran, agar dalam pelaksanaan ke depan, Probebaya juga bisa memperhatikan soal klaster wilayah, sehingga bisa saja antara wilayah yang satu dan yang lainnya ada penanganan berbeda dalam hal anggaran Probebaya. 

“Yang terpenting itu pemerintah kota melalui tim OPD lainnya, kita punya duit, ini sudah jelas program Rp 100 juta. Coba diklaster dulu RT dan wilayah, coba lihat data tadi yang ditampilkan, coba perhatikan yang banyak menyerap Sungai Kunjang, Sungai Pinang, pinggiran,” katanya.

Ia menilai pendekatan klasterisasi perlu dilakukan agar pembiayaan lebih terarah dan tidak sekadar dibagi secara merata tanpa melihat kebutuhan riil masing-masing wilayah. 

Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Respons atas Dugaan “Mesin Politik”

Pernyataan mengenai potensi “mesin politik” itu muncul sebagai respons atas anggapan publik tentang bagaimana pemerintah yang akan melanjutkan program Probebaya ke depan. 

Dugaan bahwa program tersebut bisa menjadi mesin politik, menurutnya, perlu dimitigasi sejak awal melalui penguatan sistem dan transparansi pelaksanaan.

Ia menegaskan bahwa program tersebut seharusnya benar-benar digunakan oleh pemerintah kota untuk pemberdayaan masyarakat tanpa ada kesan bahwa RT menjadi bagian dari mesin politik.