ARUSBAWAH.CO - Program Gratispol pendidikan di Kalimantan Timur sejak awal dipromosikan sebagai solusi pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh mahasiswa.
Janjinya sederhana yaitu kuliah tak lagi harus terkendala biaya.
Namun perjalanan implementasinya justru menimbulkan berbagai pertanyaan.
Program itu disebut berkali-kali mengalami perubahan teknis, terburu-buru dalam eksekusi, dan menciptakan kegelisahan di tengah publik.
Kampus bahkan menyebut pelaksanaannya penuh dengan drama, mulai dari mekanisme pendataan yang berubah-ubah, anggaran yang molor pencairannya, hingga ketidakjelasan prosedur yang membuat para penerima manfaat bertanya-tanya apakah bantuan benar-benar akan cair.
Fajar Apriani, akademisi kebijakan publik Universitas Mulawarman, menyebut program Gratispol pendidikan punya niat besar, tapi implementasinya masih belum siap tempur.
“Sebagai akademisi di bidang kebijakan publik, saya memandang kebijakan ini baik. Tapi agar tidak menjadi unsuccessful implementation, kita perlu sama-sama memonitor,” tegas Fajar dalam Diskusi Publik Arusbawah.co bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya di Temindung Creative Hub, Samarinda, Kamis (20/11/2025) lalu.
Kaltim dengan IPM Tinggi tapi Tantangan Pengangguran Masih Nyata
Diketahui, Kaltim bukan daerah dengan indeks kualitas hidup rendah, justru sebaliknya.
Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 mencapai 78,83 tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Tahun 2025 bahkan sudah menyentuh angka 79.
“Secara standar United Nations Development Programme (UNDP), angka 70 sampai 79 itu kategori tinggi. Berarti kualitas hidup masyarakat Kaltim bagus,” ujar Fajar.
Namun di balik angka yang terlihat membanggakan itu, ada ironi lain yaitu pengangguran yang masih besar.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim masih di angka 5,18 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Kota Bontang jadi wilayah paling tinggi, disusul kabupaten Kutai Timur.
Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang terlihat aman dengan angka 2,84 persen.
“Logikanya kalau IPM naik, pengangguran turun. Nyatanya tidak. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Kaltim belum terserap pasar kerja dengan baik,” jelasnya.
Pertanyaan Fajar sederhana: bagaimana gratis kuliah, tapi kerja enggak ada?
Gratispol sebagai Investasi Generasi Muda, tapi Butuh Manajemen Matang
Bagi Fajar, Gratispol adalah langkah pemerintah untuk berinvestasi pada generasi muda Kaltim.
Tapi investasi tanpa manajemen yang matang hanya akan melahirkan kesenjangan baru, ekspektasi publik yang besar, tapi realisasi yang setengah jalan.
Ia mencontohkan kekacauan teknis yang terjadi sejak program Gratispol diluncurkan April 2025.
Mulai dari pendataan hanya untuk Prodi unggul, lalu berubah mencakup semua program studi setelah desakan publik.
Target penerima bantuan yang awalnya semester 1 hingga semester 3 lalu dipersempit hanya semester 1 demi menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Kita melihat ada perubahan-perubahan mekanisme yang menunjukkan perencanaannya belum matang,” kata Fajar.
Drama lain kata Fajar adalah keterlambatan pencairan dana ke mahasiswa.
Kampus sudah mulai proses registrasi semester baru, mahasiswa terlanjur membayar UKT, sementara pemerintah belum menyalurkan anggaran.
“Kampus sebagai pengguna bantuan ini juga mengalami kebingungan,” ucapnya.
Baginya, situasinya semakin kompleks.
Mahasiswa dihadapkan pada dua opsi yaitu, meminta refund setelah membayar atau menunggu pemerintah mencairkan dana langsung ke kampus.
Masalahnya menurut Fajar, publik terlanjur skeptis.
“Beneran enggak sih ini bakal cair? Itu pertanyaan yang muncul dan wajar karena siklus pencairan tidak tepat waktu.” tutur Fajar.
Meski begitu, kata Fajar masyarakat Kaltim tidak menolak program hebat Gratispol Pendidikan ini.
Ia hanya meminta Pemprov Kaltim memperbaiki manajemen, koordinasi, dan waktu pencairan agar tidak lagi memicu kegaduhan Masyarakat.
“Idealnya, anggaran harus sudah tersedia saat periode registrasi. Sekitar Juli atau Agustus. Itu lebih menenangkan publik,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, kampus, dan masyarakat harus mengawal program Gratispol Pendidikan itu secara kolektif dan transparans.
“Ini investasi masa depan warga Bumi Etam. Kita harus mendukung, tapi juga mengawasi," pungkasnya.
(wan)
