ARUSBAWAH.CO -  Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) hingga kini belum berjalan optimal.

Meski sejumlah investor lokal sudah siap mendukung program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak di daerah terpencil, berbagai hambatan administratif dan infrastruktur menjadi penghalang utama operasional MBG.

Koordinator Wilayah MBG Mahulu, Martinus, menegaskan bahwa perkembangan program bukan karena kurangnya dukungan atau anggaran, melainkan tertutupnya akses Portal Agromasi, yang menjadi jalur vital bagi masuknya investor dan kelancaran distribusi bahan gizi.

“Kendalanya di Portal Agromasi yang masih tutup. Padahal, ada calon investor lokal yang siap terlibat dan mendukung program. Namun sampai portal dibuka, semua rencana tidak bisa dijalankan,” ungkap Martinus, Senin (15/12/2025).

Akses dan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

Portal Agromasi sendiri merupakan sarana penting dalam mendukung rantai pasok MBG, termasuk pengiriman bahan makanan, koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemantauan kualitas program.

Tertutupnya portal ini menyebabkan calon investor tidak dapat melakukan investasi dan kontribusinya belum dapat dioptimalkan.

Selain persoalan akses, pembangunan infrastruktur pendukung MBG juga masih menghadapi tantangan.

Martinus menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di daerah terpencil Mahulu hingga kini masih dalam tahap pembangunan dan belum rampung sepenuhnya.

SPPG menjadi pusat distribusi utama program MBG yang berfungsi untuk memastikan anak-anak di wilayah pedalaman mendapatkan gizi seimbang secara konsisten.

“Penyelesaian fasilitas SPPG ini menjadi kunci agar MBG bisa berjalan penuh dan menjangkau penerima manfaat sesuai target. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan selesai pada awal Januari 2026,” tambah Martinus.

Investor Sudah Ada, Tapi Terhambat Regulasi dan Sinkronisasi

Martinus menekankan, pihak lokal dan calon investor sudah siap mendukung, termasuk dalam hal logistik, distribusi, dan pengelolaan program di lapangan.

Namun, hambatan administratif dan koordinasi antar-instansi membuat implementasi MBG di Mahulu tertunda.

“Kesiapan dari pihak lokal sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu akses portal agar semua rencana bisa dijalankan. Ini menunjukkan bahwa kendala di lapangan bukan soal dana, tetapi sinkronisasi kebijakan dan kesiapan infrastruktur,” jelas Martinus.

Pemerintah pusat dan daerah telah mendorong percepatan MBG sebagai salah satu program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Namun, kasus Mahakam Ulu memperlihatkan bahwa keberadaan investor dan anggaran saja tidak cukup. Akses fisik, sarana distribusi, dan kelengkapan administrasi menjadi faktor penentu keberhasilan program.

Tantangan di Wilayah Terpencil Bukan Sekadar Anggaran

Keterlambatan operasional MBG di Mahulu menunjukkan kompleksitas implementasi program pemerintah di wilayah terpencil.

Selain akses portal dan pembangunan SPPG, tantangan lain yang dihadapi meliputi kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya transportasi, dan keterbatasan sumber daya manusia lokal yang terampil dalam pengelolaan program gizi.

Martinus menegaskan, meskipun investor siap dan anggaran tersedia, tanpa penyelesaian hambatan administratif dan pembangunan infrastruktur, program MBG tidak dapat berjalan maksimal.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan calon investor lokal menjadi sangat penting.

“Harus ada sinergi yang jelas antara semua pihak agar anak-anak di Mahakam Ulu bisa menerima manfaat MBG secara optimal. Kesiapan di lapangan dan dukungan investor harus dipadukan dengan regulasi dan infrastruktur yang memadai,” pungkas Martinus.

Dengan penyelesaian akses Portal Agromasi dan pembangunan SPPG yang ditargetkan awal Januari 2026, diharapkan program MBG di Mahakam Ulu dapat berjalan lancar, menjangkau seluruh wilayah, dan memastikan pemenuhan gizi anak-anak di daerah terpencil. (isa)