ARUSBAWAH.CO - Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Timur melalui Penasehat Hukum, Sudirman, mengungkapkan kekecewaanya kepada pihak perusahaan kontraktor pembangunan Teras Samarinda yang belum tuntas memberikan hakl gaji kepada pekerja.
Sudirman, mewakili para pekerja proyek Teras Kota tersebut menyampaikan kepada Tim Redaksi pada hari Jumat, (13/9/24) lalu bahwa pihaknya kecewa terhadap perusahaan yang terkesan tidak hadir pada saat pemanggilan mediasi.
Karena menurut Sudirman ketidakhadiran perusahaan ini menjadi nilai tolak ukur tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya.
“Kehadiran dari pihak perusahaan ini harusnya jadi tolak ukur,” ucapnya.
“Karena tidak hadirnya perusahaan ini mengindikasikan baik atau tidaknya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,”ucapnya.
Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu Sudirman sempat mendengar isu atau pembicaraan dari pihak perusahaan kepada salah satu media yang ada di Samarinda terkait niatan perusahaan yang ingin mneyelesaikan tunggakan gaji.
Namun, hingga saat ini, tunggakan gaji masih belum juga tuntas.
“Kabar yang beredar mengenai pihak perusahaan yang menyebutkan akan melakukan upaya pembayaran kepada para pekerja di salah satu media itu kami merasa senang,”ucapnya.
“Namun tidak hadir, dan di sini harusnya mereka duduk bersama, menjelaskan dan memberikan sebuah kepastian, bukan hanya koar-koar di media sosial saja,”tegasnya.
Untuk update terbaru, Sudirman juga mengungkapkan bahwa pihak Disnaker Samarinda mengaku kaget terkait jumlah penambahan yang mengadu kepada mereka.
“Mereka pasti kaget, mengingat sebelumya hanya berawal 3 orang kini menjadi 70 orang,” ucapnya
Pihak TRC PPA Kaltim juga memiliki beberapa bukti dan keterangan terkait pengaduan para karyawan yang sering mengajukan masalah upah kepada pihak perusahaan.
“Kami juga ada bukti foto serta pengaduan mereka kepada perusahaan karena mempertanyakan nasib mereka,”ucapnya.
“Namun hasil mereka yang menghadap ke perusahaan hanyalah di suruh menunggu dan sabar,” tegasnya.
Hal yang juga menurutnya tak wajar, adalah soal karyawan yang dibawah oleh kontraktorpun, juga mengalami hal sama (tunggakan gaji).
“Jangankan karyawan yang berada di Samarinda, yang datang dari Pulau Jawa terutama 1 kota dengan perusahaan ( Jakarta) saja sulit untuk menemui pihak perusahaan,” tegasnya.
Hal yang juga terungkap yakni persoalan BPJS Ketenagakerjaan yang ternyata juga tak diterima para pekerja di Proyek Teras Samarinda itu.
“Seharusnya pihak perusahaan juga mendaftarkan para pekerja ke BPJS ketenagakerjaan sebelum memulai proyek namun tidak dilakukan,”ucapnya.
“Dari daftar yang sudah kami pegang, tidak ada satupun yang didaftarkan oleh pihak perusahaan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan,”tutupnya. (dil)
