Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara menjelaskan, “Pewajaran ini bukan tanpa alasan. 74% responden yang mewajarkan politik dinasti beralasan bahwa mereka tidak masalah selama kandidat memiliki kompetensi yang baik. Temuan ini senada dengan hasil penelitian kami sebelumya tentang kriteria calon pemimpin daerah. Di mana publik kini cenderung lebih berfokus pada sosok calon pemimpin daerah, dengan rekam jejak dan visi-misi sebagai kriteria utama,".

“Selain kompetensi kandidat, proses pemilihan umum secara langsung menjadi alasan 54% responden menerima politik dinasti. Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum di Indonesia.” lanjutnya.

Dia lanjutkan lagi bahwa ada lebih dari sepertiga responden percaya, keberlanjutan dinasti akan menjamin keberlanjutan kebijakan dari periode sebelumnya.

"Alasan ini mungkin mewakili keresahan publik terhadap perubahan kebijakan yang terjadi setiap pergantian kepemimpinan,”

tambah Nazmi.

Selain politik dinasti, isu lain yang sering muncul selama Pilkada adalah politik uang.

Politik uang merujuk kepada praktik pemberian atau janji menyuap agar mereka tidak memilih atau memilih sesuai arahan dari si pemberi suap.

Aksi ini biasa dilakukan menjelang hari pemilihan, atau bahkan di pagi hari sebelum pemilihan yang biasa disebut “serangan fajar”.

Nazmi mengungkapkan, “Menurut survei Populix, 50% responden mengaku pernah ditawari uang atau hadiah saat akan mencoblos. Berbeda dari asumsi bahwa politik uang cenderung terjadi di kalangan menengah ke bawah, 47% responden dari kalangan atas mengaku pernah ditawari suap,".