ARUSBAWAH.CO - Kota Samarinda menjadi salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur yang dipilih pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Di Kaltim, yang mendapatkan program tersebut yakni Samarinda, Berau, Paser, dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Program itu sepenuhnya dibiayai Kementerian Sosial RI, dengan anggaran sebesar Rp280,70 miliar per sekolah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan kesiapan lahan untuk sekolah rakyat sudah ditetapkan.
Ia telah menetapkan lokasi di kawasan Palaran, tepatnya di samping Stadion Madya, depan Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI), dekat pula dengan SMKN 14 Samarinda.
“Lahannya 7 hektare. Kami hanya perlu siapkan lahan, pusat yang bangun. Sekarang kami kejar pemenuhan semua syarat tambahannya minggu ini juga,” tegas Andi Harun saat diwawancara redaksi Arusbawah.co, Rabu (16/4/2025) malam.
Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda sudah memutuskan tempat sementara untuk 100 siswa yang akan masuk angkatan pertama Sekolah Rakyat pada bulan Juni nanti.
Mereka akan ditempatkan sementara di fasilitas milik Yayasan Melati yang akan direhabilitasi.
“Kita akan rehab bangunannya. Sambil nunggu bangunan sekolah rakyatnya selesai. Yayasan Melati sudah kita ajak kerjasama,” lanjutnya.
Tanggal 21 April nanti, Samarinda akan mengikuti proses verifikasi dan validasi teknis dari Kementerian Sosial di Jakarta terkait pembangunan sekolah rakyat.
Menurut Andi Harun, proses itu akan berlangsung sampai 25 April, dan akan menentukan kelolosan Samarinda sebagai penerima program tahap awal.
“Kita kebagian jadwal tanggal 21 April ini Makanya saya minta semua OPD yang terlibat harus sudah siapkan semua dokumen. PUPR, DLH, Dinas Pendidikan, BPKAD, semua harus gerak cepat,” tegasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school alias berasrama, khusus untuk jenjang SMP dan SMA.
Karena itu, Dinas Pendidikan ditugaskan memastikan tempat tinggal dan proses belajar siswa bisa berjalan sejak awal.
“Sudah kami siapkan kerja sama untuk boarding sementara. Kami juga minta Dinas Pendidikan sediakan tenaga pendidik dari honorer, karena syarat dari Kemensos memang tidak boleh dari PNS,” ujar Andi Harun.
Guru pengajar, pengelola, hingga staf Sekolah Rakyat harus berasal dari kalangan non-ASN atau Honorer.
Menurutnya, ini bagian dari kebijakan pusat untuk menyerap tenaga kerja baru dari masyarakat.
“Bagus juga, jadi banyak yang bisa ikut serta. Tapi ya kita tunggu juga kalau ada perubahan aturan dari pusat,” katanya.
Selain itu, sekolah ini akan dikelola dengan sistem dan standar yang berbeda dari sekolah umum.
Pemerintah Kota Samarinda sudah menjalin kerja sama dengan Yayasan Mentari, sebuah lembaga pendidikan yang dikenal mengelola sekolah-sekolah internasional.
“Pengelolaannya nanti bukan sembarangan. Kita gandeng Yayasan Mentari yang sudah pengalaman di bidang pendidikan. Sistem pengelolaannya, bahkan sampai administrasi, akan dibuat profesional,” tegasnya.
Sekolah Rakyat ini juga akan menggunakan sistem bilingual.
Artinya, proses pembelajaran akan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
“Standarnya nanti sehari-hari pakai Bahasa Inggris. Karena kita harus jujur, literasi bahasa asing kita masih lemah. Ini salah satu langkah perbaikannya,” kata Andi Harun.
Penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi terbuka, tetapi dengan syarat utama, harus warga Samarinda dan masuk kategori masyarakat miskin.
Menurutnya, tidak ada syarat domisili wilayah kecamatan tertentu.
“Enggak bisa nunggu semua orang siap. Kita harus jalan. Kalau perlu sedikit menderita demi masa depan yang lebih baik, ya enggak apa-apa. Semua perubahan butuh pengorbanan,” ucapnya.
Andi Harun menekankan, pihaknya tak ingin proyek ini terhambat.
Seluruh OPD diberi tenggat untuk merampungkan dokumen teknis, termasuk persetujuan tata ruang, izin pemanfaatan bangunan gedung (PBG), dan kajian lingkungan (UKL-UPL) dalam waktu dekat.
“Senin semua harus siap, karena itu hari penentuannya. DLH, PUPR, Pendidikan, BPKAD, semua saya minta kerja cepat. Jangan sampai kesempatan ini lepas,” pungkasnya.
(wan)
