“Saat ini, pemerintah punya prioritas arah kebijakan dan konsentrasi di beberapa isu seperti nutrisi, pangan, dan perumahan rakyat. Sepintas, mengarah kepada kepentingan rakyat.

Tapi kami melihat hal ini akan menjadi ancaman jika tidak dijalankan dengan benar. ALF 2025 menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dengan menentukan kehidupannya dengan reforma agraria,” kata Zenzi.

Bagi Erasmus Cahyadi, Deputi 2 Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ALF 2025 menjadi penting karena Asia adalah wilayah dengan keragaman masyarakat adat yang sangat banyak, dengan jenis konflik banyak juga. Situasi ini tidak lepas dari sistem politik pemerintahan nasional sendiri.

“Forum ALF menjadi ruang untuk mendiskusikan problem kontemporer masyarakat adat. Dengan kehadiran Pemerintah pada forum ini, kita bisa membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam, yang selama ini menjadi episentrum gerakan masyarakat adat di Indonesia. Kita berharap, melalui forum ini tercapai kesepahaman dengan Pemerintah, sehingga reforma agraria dapat terwujud,” ujar Eras.

Di sisi lain, Imam Hanafi, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) memandang ALF 2025 sebagai wadah saling belajar, berbagi tentang upaya masyarakat di banyak negara Asia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas ruang.

“Konflik yang terjadi di banyak tempat ini perlu menjadi perhatian serius, bagaimana pentingnya bagi pemerintah menjamin pembangunan tanpa menyebabkan konflik agraria,” kata Imam.

Wahyu Binara Fernandes, Direktur Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mengatakan, salah satu kunjungan komunitas ke Kesepuhan Jamrud akan memberikan contoh bagaimana keamanan pangan sebetulnya ada. Tapi sistem pangan nasional tidak pernah mengafirmasi, malah membuka lahan baru untuk sawit.

“Di Kabupaten Lebak, ada 522 komunitas masyarakat adat yang telah diakui. Tapi baru delapan hutan adat yang mendapat pengakuan pemerintah. Itu pun legal standing-nya harus dijelaskan. Bandingkan dengan korporasi yang diakui menggunakan lahan, terutama untuk PSN,” ujar Wahyu.

Sementara Ahmad Jaetuloh dari Sajogyo Institute mengatakan ALF sebagai forum saling belajar.

“Mengingat konflik agraria di Indonesia sudah terjadi selama enam dekade, namun belum ada kebijakan komprehensif yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” katanya.

Asia Land Forum, atau Koalisi Pertanahan Internasional di Asia merupakan platform regional dari Koalisi Pertanahan Internasional (International Land Coalition, atau ILC), aliansi global yang terdiri dari 300 organisasi masyarakat sipil yang menempatkan masyarakat di pusat tata kelola pertanahan dalam kerangka reforma agraria.

ILC Asia adalah jaringan yang terdiri dari 64 organisasi masyarakat sipil di 15 negara di kawasan tersebut, dengan tujuan mengadvokasi hak atas tanah yang aman bagi masyarakat yang tinggal di atas tanah. ILC mewakili dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang bergantung pada tanah, seperti petani, petani kecil, perempuan, masyarakat adat, buruh tani, petani gurem, nelayan, penggembala, dan pengguna hutan. 24 dari 64 organisasi di kawasan tersebut adalah organisasi masyarakat yang mewakili 14 juta orang di negara masing-masing.

ALF 2025 diselenggarakan oleh KPA, JKPP, SAINS, dan RMI, anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional (NLC) di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis (AMAN, WALHI, dll).