ARUSBAWAH.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) geruduk Kantor PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda yang berada di Jalan Cendana pada, Selasa (8/4/2025).
Mereka menyuarakan keresahan masyarakat soal dugaan beredarnya bahan bakar minyak (BBM) yang di oplos.
Para aksi menuntut pertanggungjawaban PT Pertamina Patra Niaga Samarinda atas banyaknya kasus kendaraan, terutama roda dua, yang mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU di Samarinda dan sekitarnya.
Menanggapi persoalan yang terjadi, Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Rahmat Isya Ginanjar, menegaskan bahwa distribusi BBM dari pihaknya dilakukan melalui proses pengawasan yang sangat ketat dari hulu ke hilir.
“Setiap tahapan dari kilang, sebelum pengapalan, saat masuk ke tangki kami, sampai ke mobil tangki pengantar ke SPBU, semua dicek kualitasnya. Kita bahkan sampai 14 langkah pembongkaran di SPBU itu ada prosedurnya. Dicek densitas, kadar air, temperatur, dan partikel-partikelnya,” jelas Rahmat saat ditemui redaksi Arusbawah.co usai aksi.
Rahmat juga menegaskan bahwa pengawasan kualitas tak hanya dilakukan oleh internal Pertamina.
Namun, hal itu juga diawasi oleh pihak independen seperti Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang rutin mengambil sampel.
“Kami confidence dengan kualitas BBM kami. Kalau ada keraguan, silakan audit. Tapi kami yakin karena hasil pengecekan juga datang dari regulator, bukan hanya omongan kami sendiri,” katanya.
Namun Rahmat mengakui bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab sampai BBM tiba di SPBU.
Setelah pembongkaran, kendali berada di tangan masing-masing pengelola SPBU yang mayoritas dimiliki swasta.
“Kalau off-spec, silakan kembalikan ke kami. Tapi kalau sudah on-spec dan dibongkar, itu ranah SPBU. Tolong dibedakan ya, SPBU bukan milik Patra Niaga, meskipun masyarakat tahunya itu milik Pertamina,” tambahnya.
Sementara itu, Edi Mangun selaku Kepala Humas Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab jika hasil laboratorium membuktikan adanya pencampuran BBM.
“Kalau nanti hasil lab menunjukkan itu BBM tercampur atau dioplos, Pertamina dan pihak SPBU pasti bertanggung jawab. Tapi harus ada bukti. Kita nggak bisa asal nuduh, kita harus tahu kontaminannya apa, kita akan tuntut siapa yang melakukan, siapa yang mengoplos, dan itu harus dibuktikan secara ilmiah serta prosedur hukum,” tegas Edi.
Namun Edi mengeluhkan bahwa selama ini laporan masyarakat tidak menyertakan sampel BBM yang diduga tercemar.
Padahal, tanpa sampel, uji lab tidak bisa dilakukan secara akurat.
“Sampai sekarang belum ada satu pun warga yang menyetor sampel BBM yang katanya bikin motor rusak. Kalau dari sampel kami, clear. Makanya kita sekarang lagi sosialisasi ke SPBU-SPBU, minta supaya pelapor bawa sampel. Kita akan uji di laboratorium independen,” katanya.
Saat ditanya apakah akan melakukan konferensi pers terkait hasil uji lab BBM yang dilakukan, Edi memastikan akan dilakukan terbuka jika hasilnya keluar.
“Kami terbuka, semua pihak akan tahu, termasuk aparat dan masyarakat. Pak Dewan Yulianus Henock juga akan melakukan uji lab di luar pulau Kalimantan secara independen dan transparan kita akan terbuka untuk semua,” pungkasnya.
.jpg)
