_-_2025-05-28T195950.698.webp)
ARUSBAWAH.CO - Keterlibatan daerah dalam kerja-kerja legislasi di DPR RI menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
Setiap provinsi memiliki anggota DPR RI dari berbagai daerah pemilihan (dapil) yang bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat pusat termasuk dapil Kalimantan Timur.
Kalimantan Timur turut memperkuat posisinya di DPR RI melalui delapan anggota dari dapil Kalimantan Timur yang kini aktif menjalankan tugas di Senayan.
Di dalam struktur DPR RI yang terbagi ke dalam 13 komisi, kedelapan anggota dapil Kalimantan Timur ini menempati posisi strategis di berbagai bidang penting.
Mereka secara aktif terlibat dalam rapat-rapat DPR RI yang membahas isu pendidikan, hukum, keuangan, pertahanan, industri, dan pembangunan untuk memastikan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur tersalurkan secara maksimal.
Hetifah Sjaifudian
Hetifah Sjaifudian adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Ia telah menjabat sejak tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI untuk periode 2024–2029.
Komisi X membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan, dan literasi.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian telah mendorong berbagai inisiatif, termasuk peningkatan akses pendidikan di daerah pedalaman dan pengembangan ekonomi kreatif.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada 6 Juni 2025, Hetifah menyampaikan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam RUU Sisdiknas.
Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 8,9 tahun, sementara angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,21 tahun.
Selain itu, pada rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 26 Mei 2025, Hetifah menegaskan bahwa hasil penulisan sejarah Indonesia tidak boleh diberi label "sejarah resmi" atau "sejarah resmi baru".
Dalam bidang olahraga, Hetifah Sjaifudian turut memimpin rapat Komisi X DPR RI yang menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada empat atlet sepak bola putri keturunan Indonesia.
Safaruddin
Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom., adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Ia pertama kali terpilih pada Pemilu 2019 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029 dengan perolehan 68.314 suara.
Sebelum terjun ke dunia politik, Safaruddin memiliki karier panjang di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga 2018.
Setelah pensiun dari kepolisian pada 2018, Safaruddin bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur.
Di DPR RI, Safaruddin duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Dalam perannya, Safaruddin aktif menyoroti isu-isu hukum dan keamanan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam RDPU Komisi III DPR RI pada April 2025, Safaruddin menyoroti kasus dugaan pelanggaran tindak pidana dan hak asasi manusia yang dialami masyarakat di kawasan wisata.
Safaruddin mempertanyakan langkah konkret Polda Jawa Barat terkait dugaan penganiayaan dan eksploitasi di lokasi wisata tersebut.
Nabil Husien
Nabil Husien Said Amin Al Rasyidi adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Lahir di Samarinda pada 4 Juni 1994, Nabil Husien dikenal sebagai pendiri dan Presiden Klub Borneo FC, sebuah klub sepak bola yang berbasis di Samarinda.
Sebelum terjun ke dunia politik, Nabil Husien juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Nahusam Pratama Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat perkantoran.
Pada Pemilu 2024, Nabil Husien berhasil meraih 82.029 suara, menjadikannya caleg Partai NasDem dengan perolehan suara tertinggi di dapil Kalimantan Timur.
Di DPR RI, Nabil Husien ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Dalam perannya di Komisi III DPR RI, Nabil Husien aktif menyuarakan berbagai isu hukum dan keamanan yang berdampak pada masyarakat Kalimantan Timur.
Salah satu contohnya adalah saat ia meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim, yang menyebabkan antrean panjang di SPBU.
Syafruddin
Syafruddin adalah anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Dengan perolehan 86.064 suara, Syafruddin berhasil mengamankan kursi DPR RI, menggantikan satu kursi yang sebelumnya dipegang oleh PDI Perjuangan.
Di DPR RI, Syafruddin ditempatkan di Komisi XII, yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.
Dalam perannya, Syafruddin aktif menyuarakan berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Salah satu perhatian utamanya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Syafruddin menilai bahwa anggaran sebesar Rp10.000 per porsi tidak mencukupi untuk wilayah Kalimantan Timur, mengingat tantangan geografis dan harga bahan pokok yang lebih tinggi.
Syafruddin mengusulkan agar pengelolaan dapur umum dalam program ini melibatkan TNI, yang memiliki pengalaman dalam logistik di daerah terpencil.
Selain itu, Syafruddin juga menyoroti masalah elektrifikasi di Kalimantan Timur, ia mencatat bahwa masih ada sekitar 113 desa di dapilnya yang belum teraliri listrik.
Dalam rapat dengan PLN, Syafruddin mendorong percepatan penyediaan infrastruktur listrik dan siap melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengatasi hambatan tersebut.
Budisatrio Djiwandono
Budisatrio Djiwandono adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Pada periode 2024–2029, Budisatrio Djiwandono menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen, serta komunikasi dan informatika.
Selain itu, Budisatrio Djiwandono juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan partai di parlemen.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono aktif menyuarakan berbagai isu strategis.
Salah satu fokus utamanya adalah termasuk revisi Undang-Undang TNI dan kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi, serta memastikan bahwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi tersebut.
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan penyelidikan kasus penembakan PMI di Malaysia dan akan mengadakan rapat kerja dengan mitra-mitra, termasuk Kementerian Luar Negeri, untuk membahas kasus ini lebih lanjut.
KH Aus Hidayat Nur
KH Aus Hidayat Nur adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Ia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI untuk periode 2024–2029, yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan aparatur negara.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia pada 28–30 April 2025, Komisi II DPR RI, termasuk Aus Hidayat Nur, menyoroti pengawasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD).
Selain itu, ketika Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa tambahan anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan II (WP-2) IKN.
KH Aus Hidayat Nur juga menekankan perlunya dokumen Rencana Strategis (Renstra) OIKN fase kedua tahun 2025–2029 sebagai acuan strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota yang selaras dengan Visi Indonesia Maju 2045.
Edi Oloan Pasaribu
Edi Oloan Pasaribu adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Pada periode 2024–2029, Edi Oloan Pasaribu menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan aparatur negara.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu aktif menyuarakan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisinya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Maret 2025, Edi Oloan Pasaribu menyoroti kasus mafia tanah, perampasan hak atas tanah, dan penerbitan sertifikat ganda yang merugikan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa permasalahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki pola yang sama di berbagai daerah dan sering kali melibatkan oknum BPN.
Selain itu, dalam RDP bersama Kementerian ATR/BPN pada Mei 2025, Edi Oloan Pasaribu secara khusus menyoroti konflik lahan yang melibatkan masyarakat Desa Sumbersari.
Edi Oloan Pasaribu menegaskan bahwa konflik ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal keadilan.
Sarifah Suraidah
Sarifah Suraidah adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur untuk periode 2024–2029.
Ia resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, menggantikan suaminya, Rudy Mas'ud, yang mengundurkan diri sebelum pelantikan karena maju dalam Pilkada Kaltim 2024.
Sarifah Suraidah menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI, yang membidangi sektor-sektor strategis seperti perdagangan, koperasi, pengawasan persaingan usaha, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Komisi ini bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Dalam rapat Komisi VI DPR RI pada Mei 2025, Sarifah Suraidah menekankan pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur dengan program nasional, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kemudian, Sarifah Suraidah juga menyuarakan keprihatinan terhadap harga pupuk yang tinggi di Kalimantan Timur.
Dalam rapat Komisi VI DPR RI, Edi Oloan Pasaribu memastikan akan memperjuangkan agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. (naa)
