Aswanda membeberkan, kegiatan DDP di Kutai Kartanegara dilakukan dengan melibatkan 104 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan.

Setiap desa akan memperoleh monografi desa dan peta tematik yang mencakup aspek kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

“Dengan adanya data yang terstruktur dan terintegrasi ini, pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara lebih tepat sasaran, berdasarkan data by name, by address, dan by coordinate,” paparnya.

Aswanda berharap, implementasi DDP diharapkan menjadi dasar pembangunan desa berkelanjutan, mengurangi potensi manipulasi data, serta memastikan bahwa program-program pembangunan desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (adv)