ARUSBAWAH.CO - Di tengah arus besar partai-partai parlemen yang mulai menggeser arah demokrasi lokal ke pemilihan kepala daerah lewat DPRD, PDI Perjuangan Kalimantan Timur memilih berdiri sendiri.
Sikapnya tegas, menolak pilkada tak langsung.
PDIP Satu-satunya Fraksi Menolak Pilkada Tak Langsung
Saat ini, dari delapan fraksi di DPR RI, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menentang wacana pemilihan kepala daerah oleh legislatif.
Lima partai lain Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, dan Demokrat sudah menyatakan dukungan.
Sementara PKS dan PAN masih berada di posisi mengkaji.
Peta ini membuat PDIP terisolasi secara politik, namun justru itulah yang ingin ditunjukkan partai berlambang banteng tersebut, memilih peran sebagai penyeimbang kekuasaan di luar Koalisi Indonesia Maju, alih-alih ikut arus elite politik.
Awal Mula Wacana Pilkada Lewat DPRD Digulirkan
Ide wacana pilkada lewat DPRD pertama kali muncul saat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyampaikannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-61 Golkar beberapa waktu lalu.
Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya telah mengkaji usulan tersebut dan mendorong pembahasan RUU politik dimulai tahun depan, dengan dalih efisiensi dan stabilitas.
Namun bagi Partai banteng pimpinan Megawati Soekarnoputri, logika efisiensi tak bisa mengalahkan prinsip dasar demokrasi.
DPD PDIP Kaltim Tegak Lurus Keputusan DPP
Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Priskila Evalianitha Randabunga, menegaskan sikap partainya tidak berdiri di ruang hampa.
Priskila yakin sikap partainya tidak akan berubah dan tetap menolak pilkada tidak langsung.
Ia menyebut garis politik PDI Perjuangan masih tegak lurus dengan keputusan DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kami melihat dan membacanya seperti itu. Kemarin sudah ada keluar video dari pusat juga dari badan-badan sayap mengenai statement bahwa PDI Perjuangan akan tegak lurus bersama rakyat. Jadi ya PDI Perjuangan saat in tetap berkomitmen,” kata Priskila saat ditemui di kantornya, pada Sabtu (10/1/2025).
Keputusan Politik Dikembalikan ke Kepentingan Rakyat
Menurutnya, keputusan PDI Perjuangan selalu dikembalikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite politik atau kompromi kekuasaan.
“Iya, tentu oleh karena itu memang Ibu Mega selalu tetap kembali kepada perjuangan ya. Bahwa perjuangan PDIP itu kan adalah untuk memperjuangkan rakyat sehingga segala sesuatunya, tentu keputusan yang Ibu Mega akan ambil pasti akan berkenaan dengan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Rakernas dan Rapimnas PDIP Bahas Pilkada Lewat DPRD
Pernyataan ini menjadi penting karena bertepatan dengan agenda besar partai.
Pada Sabtu (10/1/2026), PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung hingga 12 Januari 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, bersamaan dengan Rapimnas.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah wacana pilkada lewat DPRD.
Artinya, sikap PDIP bukan sekadar reaksi daerah, tetapi sedang diuji dan diputuskan di level tertinggi partai, tepat di momen ulang tahun ke-53 PDIP.
Ikuti Arahan Ketua Umum PDIP
“Kami tentu mengikuti arahan pusat. Apapun itu kami tegak lurus, demokrasi terpimpin, kami mengikuti apa yang menjadi arahan. Sehingga hari ini, ini juga dikaitkan hari ulang tahun ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas. Jadi sekaligus Rapimnas ini pasti ada arahan dari Ketua Umum. Tentu ada sesuatulah ya di 10 Januari ini. Jadi kita tinggal menunggu saja,” pungkasnya.
(wan)
