“Kami confidence dengan kualitas BBM kami. Kalau ada keraguan, silakan audit. Tapi kami yakin karena hasil pengecekan juga datang dari regulator, bukan hanya omongan kami sendiri,” katanya.

Namun Rahmat mengakui bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab sampai BBM tiba di SPBU.

Setelah pembongkaran, kendali berada di tangan masing-masing pengelola SPBU yang mayoritas dimiliki swasta.

“Kalau off-spec, silakan kembalikan ke kami. Tapi kalau sudah on-spec dan dibongkar, itu ranah SPBU. Tolong dibedakan ya, SPBU bukan milik Patra Niaga, meskipun masyarakat tahunya itu milik Pertamina,” tambahnya.

Sementara itu, Edi Mangun selaku Kepala Humas Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab jika hasil laboratorium membuktikan adanya pencampuran BBM.

“Kalau nanti hasil lab menunjukkan itu BBM tercampur atau dioplos, Pertamina dan pihak SPBU pasti bertanggung jawab. Tapi harus ada bukti. Kita nggak bisa asal nuduh, kita harus tahu kontaminannya apa, kita akan tuntut siapa yang melakukan, siapa yang mengoplos, dan itu harus dibuktikan secara ilmiah serta prosedur hukum,” tegas Edi.

Namun Edi mengeluhkan bahwa selama ini laporan masyarakat tidak menyertakan sampel BBM yang diduga tercemar.