ARUSBAWAH.CO – Sejumlah proyek strategis di Kota Samarinda hingga kini belum dapat difungsikan secara penuh untuk masyarakat, mulai dari terowongan Samarinda yang masih terkendala izin hingga Teras Samarinda tahap II yang masih menunggu aspek kelayakan dan keselamatan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan seluruh proyek tersebut harus dipastikan memenuhi standar keamanan dan persyaratan administrasi sebelum dibuka atau dimanfaatkan secara maksimal oleh publik.
Hal itu disampaikan Helmi saat dimintai tanggapan terkait sejumlah catatan dalam rekomendasi Pansus LKPJ yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda beberapa waktu lalu.
Salah satu catatan dalam rekomendasi Pansus LKPJ berkaitan dengan sejumlah proyek strategis yang tak kunjung difungsikan.
Menurutnya, berbagai catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan tidak kembali terulang.
“Dengan adanya catatan-catatan itu, ke depan kita harus tingkatkan dan perbaiki itu semua,” ujar Helmi kepada awak media, Senin (25/5/2026).
Ia mengatakan DPRD Samarinda nantinya akan melakukan hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas sejumlah persoalan yang menjadi catatan evaluasi.
“Harapan kita nanti akan hearing dengan OPD terkait mengenai catatan-catatan tadi untuk diperbaiki dan ke depannya tidak terulang lagi,” kata politikus Gerindra ini.
Terowongan Samarinda Masih Tunggu Kelengkapan Izin
Saah satu proyek yang menjadi perhatian ialah terowongan Samarinda yang hingga kini belum diresmikan dan belum bisa difungsikan.
Berdasarkan informasi terakhir, izin operasional proyek tersebut masih tertahan di pemerintah pusat, lantaran masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Menanggapi hal itu, Helmi meminta Pemerintah Kota Samarinda segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis yang diminta pemerintah pusat.
“Yang jelas kita berharap persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pusat itu segera dilengkapi oleh pemerintah kota,” ujarnya.
Meski berharap terowongan segera dapat digunakan masyarakat, Helmi menegaskan persoalan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, seluruh standar spesifikasi proyek harus benar-benar sesuai dengan ketentuan sebelum fasilitas tersebut dibuka untuk publik.
“Tapi tentu kita juga harus mempertimbangkan izin-izin karena itu menyangkut masalah keselamatan. Jadi standar spesifikasinya harus betul-betul sesuai dengan yang diminta,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses penyelesaian proyek berjalan sesuai aturan.
“Sebagai DPRD dengan fungsi pengawasan, kami berharap itu segera ditindaklanjuti dan bisa difungsikan, dengan catatan sudah layak berdasarkan penilaian dinas atau pihak pusat yang bersangkutan,” katanya.
Teras Samarinda Tahap II Diminta Utamakan Safety
Selain terowongan, Helmi juga menyoroti progres Teras Samarinda tahap II yang sampai sekarang belum sepenuhnya difungsikan.
Ia menjelaskan kondisi tahap II berbeda dengan tahap I karena lokasinya berada di sepanjang tepian Sungai Mahakam sehingga aspek keamanan menjadi perhatian utama.
“Kalau tahap satu kan sudah jalan. Tahap dua tentu masih menunggu kelayakan karena memang posisinya beda dengan tahap satu,” ujar Helmi.
Menurut Helmi, proyek di kawasan tepian sungai memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi sehingga seluruh fasilitas penunjang harus dipastikan aman sebelum digunakan masyarakat.
“Karena menyangkut sepanjang tepian Sungai Mahakam itu tentunya butuh safety, karena menyangkut keselamatan juga,” katanya.
Ia mengungkapkan Komisi III DPRD Samarinda bahkan telah turun langsung meninjau lokasi guna melihat kondisi di lapangan.
DPRD, kata dia, ingin memastikan kualitas pembangunan benar-benar memenuhi prosedur dan standar yang berlaku.
“Kita berharap aspek safety di sepanjang kawasan itu harus betul-betul sesuai prosedur dan kualitasnya,” tegas Helmi.
(adv)
