ARUSBAWAH.CO — Rencana DPRD Kalimantan Timur membuka pembahasan hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas'ud kandas di tengah jalan.
Ketidakhadiran 14 anggota Fraksi Golkar membuat rapat paripurna yang berlangsung di Gedung D DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu, 10 Juni 2026, tak memenuhi syarat kuorum dan akhirnya ditunda tanpa kepastian jadwal.
Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang dimulai sekitar pukul 10.15 WITA itu sedianya membahas usul hak angket terhadap sejumlah kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud yang dinilai bermasalah.
Namun agenda tersebut tak pernah benar-benar berjalan.
Sidang yang digelar di lantai 6 Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, beberapa kali terpaksa diskors.
Mula-mula lima menit, kemudian sepuluh menit, lalu diperpanjang menjadi tiga puluh menit.
Setelah menunggu cukup lama, pimpinan sidang akhirnya memutuskan menunda rapat dan menyerahkan penjadwalan ulang kepada Badan Musyawarah (Banmus).
Pantauan Arusbawah.co di ruang sidang menunjukkan hanya enam fraksi yang hadir, yakni Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PPP-Demokrat, dan PKS.
Sementara mayoritas anggota Fraksi Golkar tidak hadir.
Daftar 14 Anggota Fraksi Golkar yang Tidak Hadir
Sebanyak 14 anggota Fraksi Golkar yang tidak menghadiri rapat tersebut yakni:
1. Yusuf Mustafa
2. Muhammad Husni Fahruddin
3. Sapto Setyo Pramono
4. Abdulloh
5. Sarkowi V. Zahry
6. Salehuddin
7. Syarifatul Syahdiah
8. Andi Satya Adi Saputra
9. Shemmy Permata Sari
10. Apansyah
11. Syahariah Mas’ud
12. Budianto Bulang
13. Fadly Imawan
14. Sayid Muziburrachman
Dari jajaran Golkar, hanya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yang hadir.
Politikus yang akrab disapa Hamas itu bahkan memimpin langsung jalannya rapat yang berakhir buntu tersebut.
Hasanuddin Mas'ud Minta Penjelasan Ditanyakan ke Fraksi Golkar
Saat dimintai penjelasan mengenai absennya hampir seluruh kader Golkar, Hasanuddin Mas’ud mengaku tidak berada pada posisi untuk menjawab.
Menurut dia, sikap politik dan keputusan kehadiran anggota fraksi merupakan kewenangan pimpinan fraksi maupun struktur partai.
"Kalau keputusan Golkar tidak hadir, berkemungkinan mungkin ada pertimbangan. Tapi saya hadir tadi kok. Saya malah memimpin. Jadi mungkin ditanyakan kepada Fraksi Golkar atau Ketua Fraksi Golkar," kata Hamas, Kamis, 10 Juni 2026.
Ia mengisyaratkan bahwa keputusan politik dalam tubuh Golkar tidak hanya ditentukan di tingkat provinsi.
Ada struktur partai mulai dari DPD kabupaten dan kota, DPD provinsi hingga DPP yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan.
"Kalau di partai ini kan ada patron. Tentu kalau bicara angket itu bukan hanya soal satu sektor atau satu faktor saja. Ada banyak pertimbangan, selain politik, juga sosial, ekonomi, bahkan terkait masalah hukum," ujarnya.
Menurut Hamas, anggota legislatif pada dasarnya menjalankan penugasan partai.
Karena itu, ia meminta pertanyaan mengenai alasan ketidakhadiran mayoritas anggota Golkar diarahkan kepada Fraksi Golkar maupun struktur partai.
"Kita bukan hanya ada di tingkat provinsi saja. Ada DPP, ada DPD provinsi, ada DPD kabupaten dan kota. Itu adalah politik. Kita ini sebenarnya penugasan dari partai. Jadi soal kebijakannya nanti ditanyakan ke sana saja," katanya.
DPRD Kaltim Akan Menjadwalkan Ulang Pembahasan Hak Angket
Meski rapat gagal kuorum, Hamas memastikan pembahasan hak angket tidak berhenti.
DPRD Kaltim, kata dia, akan kembali menjadwalkan rapat melalui Badan Musyawarah.
"Kita minta tadi di hasil rapat itu dibahas lagi dengan Badan Musyawarah. Nanti dia yang menentukan sesuai jadwal," ucapnya.
Ia mengakui agenda DPRD Kaltim saat ini cukup padat karena sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.
Selain menjalankan fungsi legislasi, DPRD juga mulai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
"Jadwal kita padat sebenarnya. Apalagi sudah masuk bulan Juni. Kita harus mulai melakukan pengawasan terhadap anggaran," kata Hamas.
Pihak Eksekutif yang Diundang Juga Tidak Hadir
Selain persoalan kuorum, Hasanuddin mengungkapkan pihak eksekutif yang sebelumnya diundang untuk memberikan penjelasan juga tidak hadir.
Padahal DPRD ingin meminta penjelasan langsung dari pengguna anggaran terkait sejumlah aset dan kebijakan yang menjadi sorotan.
"Sebetulnya kami menginginkan hadir di sini dulu. Tapi kan enggak bisa hadir, ya sudah kami batalkan saja. Karena kita pengin langsung supaya pengguna anggaran bisa menjelaskan. Banyak beberapa aset-aset yang juga kita mau tanyakan sebenarnya," ujarnya.
Menurut dia, apabila penjelasan hanya disampaikan oleh perwakilan, pembahasan dikhawatirkan tidak efektif dan justru memperpanjang proses.
"Nah, malah yang diundang ini tidak hadir. Jadi kita undur dulu," katanya.
Ketika ditanya kapan rapat paripurna lanjutan akan digelar, Hamas belum bisa memastikan.
Ia hanya mengatakan Banmus akan segera membahasnya.
"Itu secepatnya. Secepatnya lah," ujar Hasanuddin.
(wan)
