ARUSBAWAH.CO - Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai diberlakukan secara nasional sejak 10 Juni masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Di Samarinda, kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berpengaruh pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang digunakan masyarakat setiap hari.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan kenaikan harga BBM akan memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
Menurutnya, bahan bakar merupakan salah satu unsur utama dalam proses produksi sehingga perubahan harganya akan langsung memengaruhi struktur biaya pelaku usaha.
"Ya pasti-pasti akan merembet ke hal-hal lain ya. Karena bagaimanapun juga bahan bakar itu, kalau dalam komponen produksi itu bisa sampai 30 persen, kan begitu," ujar Iswandi.
Ia menerangkan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional di berbagai sektor.
Mulai dari pengeluaran produksi, ongkos pengangkutan, hingga proses distribusi barang diperkirakan mengalami kenaikan sehingga pelaku usaha akan menyesuaikan harga jual kepada konsumen.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kenaikan harga barang dinilai berpotensi menekan kemampuan belanja masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap perubahan harga.
Menurut Iswandi, perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat akan semakin terlihat ketika harga kebutuhan terus meningkat.
Warga yang memiliki kondisi finansial lebih baik masih dapat memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan masyarakat kurang mampu akan semakin kesulitan melakukan pembelian.
"Otomatis yang mampu, yang masih beli walaupun terdampak yang tidak mampu tidak bisa beli," tuturnya.
Komisi II DPRD Samarinda pun meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan BBM tersebut.
Iswandi menilai kebijakan yang tepat perlu segera disiapkan agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap dalam satu hingga dua bulan ke depan pemerintah dapat menghadirkan program yang mampu menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui skema subsidi atau bentuk bantuan lain yang menyasar kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Kita lihat 1-2 bulan ini, kalau dalam 1-2 bulan ini tidak ada kebijakan pemerintah yang artinya menggantikan entah itu subsidi dalam bentuk apa terutama ekonomi menengah ke bawah, bahaya," jelasnya. (adv/naa)
