Kaltim
- 2025: Rp 6,9 Triliun
- 2026: Rp 1,62 Triliun
Penurunan: Rp 5,28 Triliun (−76,5%)
DBH Kutai Kartanegara (Kukar)
- 2025: Rp 6,7 Triliun
- 2026: Rp 1,57 Triliun
Penurunan: Rp 5,13 Triliun (−76,6%)
DBH Kutai Timur (Kutim)
- 2025: Rp 5,4 Triliun
- 2026: Rp 1,25 Triliun
Penurunan: Rp 4,15 Triliun (−76,9%)
DBH Berau
- 2025: Rp 2,98 Triliun
- 2026: Rp 663 Miliar
Penurunan: Rp 2,32 Triliun (−77,8%)
DBH Kutai Barat (Kubar)
- 2025: Rp 1,83 Triliun
- 2026: Rp 494 Miliar
Penurunan: Rp 1,34 Triliun (−73,0%)
DBH Paser
- 2025: Rp 2,1 Triliun
- 2026: Rp 523 Miliar
Penurunan: Rp 1,58 Triliun (−75,2%)
DBH Balikpapan
- 2025: Rp 1,1 Triliun
- 2026: Rp 271 Miliar
Penurunan: Rp 829 Miliar (−75,3%)
DBH Bontang
- 2025: Rp 1,1 Triliun
- 2026: Rp 321 Miliar
Penurunan: Rp 779 Miliar (−70,8%)
DBH Samarinda
- 2025: Rp 1,3 Triliun
- 2026: Rp 267 Miliar
Penurunan: Rp 1,033 Triliun (−79,5%)
DBH Penajam Paser Utara (PPU)
- 2025: Rp 1,1 Triliun
- 2026: Rp 254 Miliar
Penurunan: Rp 846 Miliar (−76,9%)
DBH Mahakam Ulu (Mahulu)
- 2025: Rp 1,2 Triliun
- 2026: Rp 277 Miliar
Penurunan: Rp 923 Miliar (−77,0%)
Total penurunan DBH seluruh Kaltim + 10 kabupaten/kota = Rp 24,21 Triliun.
Dengan demikian, perkataan Rudy Mas'ud yang menyebut kalkulasi pemangkasan DBH seluruh Kaltim sekitar Rp 20 Triliun adalah mendekati tepat, dan bahkan angkanya lebih besar yakni Rp 24, 21 Triliun.
Ketua APKASI Soroti soal Tuduhan Kepala Daerah Sering Korupsi
Di perbincangan podcast Akbar Faizal tersebut, hadir pula Bupati Langkat yang juga merupakan Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Bursah Zarnubi.
Di sana, ia juga diminta pandangannya oleh Akbar Faizal.
Bursah Zarnubi menyoroti soal adanya anggapan pemangkasan TKD dengan isu kepala daerah sering korupsi.
"Pada waktu pidato Mendagri beberapa waktu lalu, pengurangan TKD ini bukan karena korupsi. Tetapi pemerintah pusat untuk kegiatan PSN. Swasembada, Koperasi Merah Putih dll. Tapi kok ada tuduhan kepala daerah sering korupsi. Dia kan baru jadi menteri (Menkeu Purbaya)," ujarnya.
"Jadi ada perbedaan kesimpulan TKD dikurangi itu, dengan kesimpulan Menteri Keuangan. Presiden mengatakan dibutuhkan uang pusat untuk membangun Makan Bergizi Gratis, untuk Sekolah Rakyat dll, tiba-tiba muncul isu korupsi. Kalau isu korupsi kan harus ditindak. Jadi kalau semua kepala daerah korupsi ini, alasan itu dipotong? Nah itu alasan baru. Baru jadi menteri gitu. Nah ini siapa yang bisikin itu. Jadi saya ingin klarifikasi dari Pak Menteri Keuangan. Kok sampai sebegitu jauh tuduhan gitu loh," lanjutnya lagi.
Tag
