ARUSBAWAH.CO - Program bantuan pendidikan Gratispol yang merupakan program unggulan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada tahun 2025, ternyata baru akan menyerap anggaran sebesar Rp150,94 miliar.
Padahal, sebelumnya Rudy Mas'ud sempat menyebut akan menyiapkan anggaran hingga Rp750 miliar untuk membiayai mahasiswa baru jenjang S1 hingga S3.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas'ud saat peluncuran program Gratispol di Gedung Plennary Hall Samarinda pada (21/4/2025) lalu.
Dalam pidatonya, Rudy Mas’ud menyebut telah menyiapkan ratusan miliar dana dari APBD untuk membiayai ribuan mahasiswa baru di Kaltim.
“Tahun ini Rp750 miliar kami siapkan. Tahun depan insyaallah Rp2,1 triliun. Tahun ini mahasiswa baru dulu, tahun depan Gratispol buat semuanya,” ujar Rudy kala itu.
Namun, berdasarkan data yang diperoleh Redaksi Arusbawah.co dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, realisasi anggaran untuk Gratispol Pendidikan S1 - S3 2025 saat ini hanya Rp150,94 miliar.
Anggaran itu untuk membiayai sekitar 30.943 mahasiswa baru S1, S2, dan S3 di seluruh Kalimantan Timur.
Rinciannya: S1 Serap Terbesar, S2-S3 Kecil
Dari total Rp150,94 miliar itu, porsi terbesar mengalir ke mahasiswa baru S1.
Tercatat, anggaran untuk S1 mencapai Rp136,48 miliar untuk 28.083 mahasiswa.
Sementara untuk mahasiswa baru S2 dan S3, anggaran yang disiapkan hanya Rp14,46 miliar dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2.860 mahasiswa.
Namun saat Arusbawah.co menelusuri lebih dalam, data ini ternyata masih berupa pagu berdasarkan kuota kampus, bukan realisasi uang yang benar-benar terserap.
Artinya, jumlah penerima bisa saja berbeda dengan angka yang dipublikasikan.
Arusbawah.co Hitung Ulang: Hanya 27 Ribu Mahasiswa S1 Bisa Dibiayai
Redaksi Arusbawah.co mencoba membedah angka Rp136,48 miliar untuk mahasiswa S1.
Dalam Pergub Gratispol, bantuan hanya menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) maksimal Rp5 juta per mahasiswa.
Artinya, jika rata-rata mahasiswa S1 mendapat UKT Rp5 juta, maka dari total Rp136.480.500.000 hanya cukup untuk: Rp136.480.500.000 ÷ Rp5.000.000 = 27.296 mahasiswa.
Angka ini lebih rendah dari jumlah penerima manfaat yang disebut Biro Kesra, yaitu 28.083 mahasiswa.
Dengan kata lain, terdapat selisih sekitar 787 mahasiswa yang belum jelas skema pembiayaannya.
Selain itu, mahasiswa yang UKT-nya melebihi Rp5 juta tetap harus menanggung selisihnya secara pribadi.
Misalnya di Universitas Mulawarman, jika UKT mahasiswa Rp6 juta, maka Gratispol hanya membayar Rp5 juta, sisanya Rp1 juta menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.
S2-S3: Hanya Cukup untuk 1.808 Mahasiswa
Begitu juga pada program untuk mahasiswa baru S2 dan S3.
Total anggaran Rp14.464.000.000 disiapkan untuk 2.860 mahasiswa.
Namun, biaya UKT yang ditanggung Gratispol untuk jenjang S2-S3 dipatok minimal Rp8 juta per mahasiswa.
Saat dihitung: Rp14.464.000.000 ÷ Rp8.000.000 = 1.808 mahasiswa.
Ini berarti, jika setiap mahasiswa benar-benar menerima Rp8 juta, hanya 1.808 mahasiswa yang bisa dibiayai.
Jumlah ini terpaut jauh dari target penerima manfaat yang dipublikasikan, yakni 2.860 mahasiswa.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan, dari mana menutup kekurangan biaya untuk sekitar 1.000 mahasiswa S2-S3 jika mereka tetap dipaksakan masuk kuota Gratispol 2025?
Kuota Kampus Negeri Terpenuhi, Swasta Masih Kosong
Redaksi Arusbawah.co juga mengkonfirmasi hal ini ke Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, pada Jumat (19/9/2025).
Saat ditanya soal perbedaan angka janji Rp750 miliar dengan realisasi Rp150,94 miliar, Dasmiah menjelaskan bahwa angka Rp750 miliar itu hanyalah rencana awal.
“Itu dulu waktu baru rencana, sebelum kita sesuaikan dengan kuota berdasarkan PDDIKTI,” kata Dasmiah.
Ia membenarkan bahwa total anggaran Gratispol untuk mahasiswa baru S1 hingga S3 tahun ini memang Rp150,94 miliar, sesuai kuota kampus masing-masing.
“Ini benar anggarannya sesuai kuota masing-masing kampus 2025,” tegasnya.
Menurut Dasmiah, kuota di kampus negeri sudah terpenuhi seluruhnya.
Namun, beberapa kampus swasta masih kesulitan memenuhi kuota yang diberikan.
“Kalau kampus negeri sudah, yang belum terpenuhi kampus swasta,” ujarnya.
Beberapa kampus swasta bahkan sempat meminta tambahan kuota, tapi ditolak karena tak sesuai rasio dosen yang tercatat di sistem PDDIKTI.
“Kalau kampus swasta ada yang minta tambahan kuota, tapi tidak bisa karena harus sesuai dengan jumlah dosennya yang terdata di PDDIKTI di masing-masing kampus,” jelas Dasmiah.
Kuota Kosong PTS Masih Menunggu Keputusan
Dasmiah menyebut ada sejumlah kampus swasta yang kuotanya masih kosong karena mahasiswa barunya belum mendaftar di situs resmi Gratispol.
“Ada juga swasta yang masih belum terpenuhi kuotanya,” katanya.
Pemerintah tidak akan serta merta mengalihkan kuota kosong itu ke kampus lain tanpa pertimbangan matang.
“Masih kita tunggu dan konsultasi kebijakan ini ke Inspektorat dan BPKP,” ujar Dasmiah.
Ia juga menegaskan, pendaftaran mahasiswa baru di kampus swasta masih dibuka hingga 30 September 2025, sehingga kuota yang kosong masih bisa terisi.
"Kampus swasta masih proses pendaftaran sampai tanggal 30 September 2025," tutup Dasmiah.
(wan)
- Kenapa Guru di Kubar Kompak Mogok Massal? Ada Beleid Aturan Batasi Angka Tunjangan Pengajar ASN?
- Alokasi Anggaran 37 OPD Pemprov Kaltim 2025: Persentase dari Total Rp21 Triliun! Pagu Dinas Pendidikan Rp 17 Persen
- Pagu Pengembangan Desa Wisata Tanpa Rupiah, Influencer Dapat Anggaran Rp 1,7 Miliar di Dinas Pariwisata Kaltim
