ARUSBAWAH.CO - GratisPol kembali jadi bahan perbincangan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dilaporkan telah mencairkan Rp44,5 miliar pada 13 November 2025, dan seluruhnya masuk ke tujuh perguruan tinggi negeri.
Di sisi lain, dana Rp26 miliar yang dialokasikan untuk PTS dari total anggaran Rp96 miliar belum tersalurkan sama sekali.
Kondisi timpang ini menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan bahwa cara kerja pemerintah provinsi berisiko memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam memenuhi komitmen, termasuk janji politik yang sudah disampaikan kepada publik.
“Kalau itu sudah menjadi janji politik, jangan dianggap main-main. Masyarakat mengingatnya. Kalau sudah berjanji, ya harus dilaksanakan,” kata Makmur.
Ia juga membandingkan sikap Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat yang tetap menjalankan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meski menghadapi berbagai hambatan teknis maupun anggaran.
Menurutnya, GratisPol seharusnya mendapatkan perhatian yang sama karena menyangkut akses pendidikan bagi kelompok ekonomi lemah.
Secara aturan, Makmur mengingatkan bahwa minimal 20 persen APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Artinya, secara fiskal semestinya ada ruang bagi pembiayaan pendidikan mulai dari S1 hingga S3, baik di PTN maupun PTS.
“Kita bicara pendidikan. Pemerintah provinsi sudah berkomitmen menanggung biaya kuliah dari S1 sampai S3. Sekarang tinggal dilihat, apa akibatnya kalau realisasinya tidak merata,” ucapnya.
Meski memberikan kritik, Makmur tetap memahami bahwa bisa saja ada keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program ini.
Karena itu, ia mengusulkan skema bertahap selama lima tahun agar kebijakan tersebut berjalan tanpa menimbulkan polemik.
“Kalau belum bisa menyeluruh, jalankan secara bertahap. Tidak mungkin sekaligus,” sarannya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa masyarakat kini semakin peka terhadap janji-janji pemerintah.
Karena itu, setiap komitmen publik harus disampaikan dan direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.
(adv)
