ARUSBAWAH.CO - Dalam upaya memperkuat sektor kesehatan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan dua program prioritas, yakni Gratispol dan Jospol.
Keduanya merupakan bagian dari strategi transformasi kesehatan nasional yang menjamin masyarakat Kaltim mendapat layanan kesehatan berkualitas tanpa memikirkan biaya maupun kesulitan akses.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Ronny Setiawati, menegaskan bahwa program Gratispol dan Jospol adalah implementasi langsung dari enam pilar transformasi kesehatan yang digagas Kementerian Kesehatan.
“Kaltim berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang setara untuk semua. Gratispol menghapus kekhawatiran soal biaya berobat, sementara Jospol menjawab tantangan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah terpencil,” ujarnya usai Apel Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Samarinda, Rabu (12/11/2025).
Gratispol menjadi inovasi besar Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Akmal Malik dan Seno Aji, karena memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Melalui skema ini, pemerintah provinsi menanggung seluruh layanan dasar di fasilitas kesehatan, termasuk bagi warga yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada warga Kaltim yang batal berobat karena tidak punya biaya,” kata Ronny.
Program ini juga mencakup pembiayaan tambahan di luar skema BPJS—mulai dari penanganan darurat di wilayah terpencil hingga dukungan biaya pasien rujukan antar-daerah.
Gratispol menjadi langkah konkret Pemprov Kaltim dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antardaerah.
Di sisi lain, Jospol hadir untuk mengatasi kurangnya tenaga medis, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.
Dinas Kesehatan Kaltim menyiapkan penempatan dokter spesialis serta tenaga kesehatan profesional ke rumah sakit dan puskesmas yang kekurangan SDM.
“Tahun ini kami sudah menempatkan delapan dokter spesialis di sejumlah rumah sakit daerah, seperti RSUD AWS Samarinda, RS Atma Husada Mahakam, dan RS Sangkulirang,” jelas Ronny.
Program Jospol juga diperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pemda kabupaten/kota, TNI, serta institusi pendidikan kedokteran untuk membangun jejaring layanan yang lebih terpadu, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Fokus utamanya adalah menghadirkan layanan spesialis langsung di daerah, sehingga masyarakat tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan lanjutan.
Ronny menegaskan, Gratispol dan Jospol menjadi fondasi utama transformasi layanan kesehatan di Kaltim. Selain penguatan pembiayaan dan SDM, pemerintah juga menambah infrastruktur baru, termasuk dua rumah sakit di Samarinda dan Kutai Barat yang mulai dibangun pada 2026.
“Rumah sakit di Kutai Barat akan melayani warga Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga kawasan sekitar IKN. Dengan begitu, ketersediaan tempat tidur dan fasilitas kesehatan dapat meningkat,” tuturnya.
Saat ini rasio tempat tidur rumah sakit di Kaltim baru 1,76 per seribu penduduk, jauh di bawah target nasional 3 per seribu penduduk. Karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan terus dipercepat.
Ia menutup penjelasan dengan menegaskan bahwa transformasi yang ditempuh melalui Gratispol dan Jospol adalah langkah penting menuju layanan kesehatan yang inklusif dan adil.
“Tujuan kami jelas: semua warga Kaltim harus mendapatkan pelayanan saat sakit, dan tidak boleh ada daerah yang kekurangan tenaga medis. Kesehatan adalah hak setiap orang,” pungkasnya.
(adv)
