ARUSBAWAH.CO, SAMARINDA - Adanya usulan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk merubuhkan gedung Plaza 21 dan kemudian dibangunkan gedung baru untuk kantong parkir turut direspon Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharjo.
Salah satu yang ia kritisi adalah perlunya rencana itu diketahui pula oleh legislatif, yakni DPRD.
"DPRD harus tahu. Untuk melakukan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi," katanya.
"Jadi, dari awal di-sounding. Nah perlu diperjelas juga apakah (perubuhan gedung) ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, atau proyek dadakan untuk merubuhkan gedung," katanya.
Ini dia nilai perlu diperjelas, agar tidak menimbulkan pertanyaan dari publik, jika usulan perubuhan gedung Plaza 21 itu, benar-benar diterima dan masuk pada rencana anggaran pemerintah, apakah di APBD Perubahan 2024 atau pun APBD Murni 2025 mendatang.
"Itu harus klir. Apakah perubuhan gedung Plaza 21 ini masuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di dinas terkait sudah lama, atau proyek kagetan. Jadi klir di perencanaannya," katanya.
Hal lain yang juga perlu ditilik adalah soal usulan yang diajukan itu, apakah juga meliputi rencana dalam pemenuhan SDM (sumber daya manusia) jika gedung Plaza 21 itu akan benar-benar difungsikan sebagai kantong parkir.
Purwadi menekankan, publik harus diberi tahu soal rencana pemerintah dalam operasional gedung parkir.
Bukan hanya soal rencana penggunaan gedung Plaza 21 sebagai kantong parkir, tapi bagaimana kemudian rencana pelaksanaan dan juga maintenance jika hal itu dilakukan di masa mendatang.
"Nah itu juga harus muncul di perencanaan. Ketika gedung mau di make over atau dirubuhin kemudian bangun baru, tetap harus muncul. Keterangan bahwa kami (dinas terkait) butuh SDM (untuk operasional gedung parkir) dengan gaji sekian per bulan. Tunjangan apa-apa segala macam. Pendidikan untuk SDM itu ini, ini, ini. Publik juga berhak tahu itu. Apa yang akan diisikan di gedung itu," katanya.
"Itu kan uang semua, itu harus klir juga," katanya.
Disebutnya, bahwa seyogyanya itu masuk dalam usulan, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya.
"Iya, lengkap. Namanya RAB (Rencana Anggaran Biaya). Itu kan dari A sampai Z. Kalau project itu kan, RAB-nya harus klir kan," ucap Purwadi.
Sebelumnya diberitakan, gedung Plaza 21 di Samarinda diusulkan untuk dirubuhkan dan dibangunkan gedung baru.
Usai dibangunkan gedung baru, spot itu kemudian disiapkan untuk menjadi kantong parkir kawasan sekitar.
Demikian seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu saat dihubungi tim redaksi pada Sabtu (22/6/2024).
Awalnya, tim redaksi coba konfirmasi terkait pemberlakuan tarif parkir yang saat ini sudah dilakukan di gedung Plaza 21 itu.
Diakui Manalu, pemberlakukan tarif parkir di gedung Plaza 21 itu, sudah dilakukan sekitar 2 bulan belakangan.
“Sekitar itu dua bulan,” katanya.
Ia akui lagi, bahwa saat ini, penggunaan gedung Plaza 21 sebagai kantong parkir, masih belum optimal. Dikarenakan, kondisi gedung yang kurang layak.
“Agak susah ketika di pintu keluar. Makanya diusulkan ke pimpinan supaya itu (gedung Plaza 21) dirombak total,” ucapnya.
Berlanjut, Manalu kemudian menjelaskan soal dirombak total itu.
Yakni dihancurkannya gedung, untuk kemudian dibangunkan gedung baru.
“Itu kita usulkan, gedung itu dihancurkan total. Konstruksi itu kurang. Iya betul (dihancurkan dan dibangunkan gedung baru),” ucapnya.
Usulan itu, dikatakan Manalu sudah disampaikan ke PUPR Samarinda.
“Kami rekomendasikan dihancurkan, sudah masuk (rekomendasi) ke PUPR, dan itu merupakan rekomendasi Andalalin Citra Niaga,” kata Manalu.
Ketika gedung baru tersebut selesai, maka akan mendukung jalur pedestrian di sekitaran Citra Niaga, dimana kebutuhan parkir kendaraan roda dua dan empat, semua akan difokuskan ke gedung baru.
“Semua yang berkegiatan di Citra Niaga, yang konsepnya itu pedestrian, parkir kendaraannya kan di gedung parkir tersebut. Jalan pedestrian itu sudah terbangun sekarang, itu nanti ter-connect dengan gedung parkirnya,” katanya.
Lantas, berapa anggaran yang diusulkan, Manalu belum merinci detail.
Ia hanya menyebut, mengusulkan untuk penggunaan dana melalui APBD.
“APBD. Tapi kalau bankeu itu tergantung nanti di BKD,” katanya. (pra)
