ARUSBAWAH.CO - Gerakan Forum Aksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) kini merembet ke meja Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kaltim terkait penolakannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil bagi daerah.
Mereka menuntut DPRD bergerak cepat memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas pemerintah pusat, sebelum langkah drastis dilakukan.
Ketidakadilan Fiskal Jadi Sorotan Fraksi Kaltim
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pimpinan DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025) malam, Fraksi Kaltim menegaskan ketidakadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di Indonesia.
Mereka menyoroti bagaimana sumber daya alam yang melimpah diambil pusat, tapi kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak seimbang.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, mengatakan DPRD Kaltim jangan hanya duduk diam.
Ia menekankan peran legislatif sebagai wakil rakyat harus jelas yaitu, memperjuangkan hak daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan menunggu satu minggu ini. Anggota DPRD, yang notabene adalah perwakilan kita, harus menyampaikan usulan ini," tegas Vendy dalam penyampaian kepada DPRD Kaltim dalam forum RDP itu.
Ancaman Aksi Tutup Sungai Mahakam
Fraksi Kaltim memberi sinyal keras bila tuntutan tak direspons.
Aksi tutup Alur Pelayaran Sungai Mahakam siap dijalankan sebagai simbol protes ketidakadilan Pemerintah Pusat.
Vendy menyebut ini bukan ancaman kosong, tetapi cara menegaskan posisi strategis Kaltim.
"Kita akan melaksanakan gerakan bertanya. Kita akan bertanya melalui aksi tutup Sungai Mahakam," lanjut Vendy.
Ia menegaskan, bila pusat memaksa sungai dibuka, itu tanda Kaltim dihargai.
Jika tidak, berarti daerah ini diabaikan.
Langkah Fraksi Kaltim ditegaskan Vendy bebas dari muatan politik atau SARA.
Vendy menekankan tujuan utama hanya kesejahteraan masyarakat.
"Kita membaur. Satu Kaltim adalah milik kita semua. Jika masyarakat sejahtera, itu adalah kebanggaan perjuangan fraksi ini bersama DPRD Kaltim," ujarnya.
Respon DPRD Kaltim
Lebih lanjut, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menanggapi langkah Fraksi Kaltim
Ia menegaskan DPRD mendukung perjuangan ini dan akan koordinasi dengan Gubernur untuk solusi cepat.
"Kalau dipotong itu memang yang terdampak kan banyak, dari sisi pembangunan juga, dari ekonominya juga terdampak," pungkasnya.
(wan)
