ARUSBAWAH.CO - Sorotan tajam kembali mengarah pada proyek perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, angkat bicara menyebut bahwa pola tambal sulam yang masih digunakan selama ini justru memperburuk kondisi infrastruktur, terutama di jalur krusial Barong Tongkok-Mentiwan yang menjadi urat nadi transportasi wilayah pedalaman.

Legislator asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini menilai, pendekatan parsial tanpa visi jangka panjang hanya menciptakan siklus kerusakan berulang.

Ia menyesalkan bahwa perbaikan jalan selama ini hanya difokuskan pada titik-titik tertentu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanpa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Jalan diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini bukan solusi, ini hanya tambalan yang tak menyelesaikan masalah. Warga pedalaman butuh jalan yang benar-benar layak dan tahan lama,” tegas Ekti, Rabu (21/5/2025).

Ekti mendesak pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), untuk menghentikan praktik perbaikan setengah hati.

Ia mendorong penerapan kontrak multiyears sebagai strategi yang lebih masuk akal dan berkelanjutan.

Dengan skema ini, proyek bisa dirancang dalam tahapan panjang dan konsisten, tak lagi tergantung pada ketersediaan anggaran tahunan yang terbatas.

Kabar baiknya, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp900 miliar untuk revitalisasi ruas Barong Tongkok-Mentiwan.

Proyek ini dijadwalkan mulai pertengahan 2025 dan diproyeksikan rampung pada 2027.

“Ruas ini sangat vital. Tak ada jalan provinsi yang bisa menjadi alternatif. Jalan nasional satu-satunya harapan warga kami untuk akses keluar-masuk, distribusi barang, hingga urusan pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Selain fokus pada Barong Tongkok-Mentiwan, Ekti juga menyebutkan beberapa ruas lain yang layak masuk prioritas nasional, seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1-Muara Gusi, dan Muara Gusi-Simpang Kalteng.

Namun, ia menekankan bahwa titik paling mendesak tetap berada di jalur utama penghubung antardaerah pedalaman.

Komitmennya jelas, yakni memperjuangkan hak infrastruktur masyarakat pedalaman dan memastikan pembangunan tak hanya menyentuh kawasan kota.

“Ini bukan sekadar proyek, ini tentang keadilan. Jangan biarkan saudara-saudara kita di pedalaman terus terpinggirkan hanya karena jalan yang tak kunjung layak,” pungkasnya. (adv)