ARUSBAWAH.CO - Selama satu tahun penuh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya sudah menyiapkan pembangunan rumah sakit umum baru di Kabupaten Kutai Barat.

Programnya masuk dalam agenda pembangunan daerah.

Anggaran perencanaannya juga telah dialokasikan melalui APBD 2025.

Namun hingga tutup tahun, tidak ada satu pun pekerjaan yang berjalan.

Bahkan capaian fisik maupun realisasi keuangannya sama-sama tercatat nol persen.

Pasalnya, terdapat permasalahan lahan.

Status tanah yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit saat itu belum selesai dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga seluruh proses penyusunan Feasibility Study (FS), Masterplan, hingga Detail Engineering Design (DED) tidak bisa dimulai.

Kini, setelah sempat tertahan hampir dua tahun, proyek tersebut akhirnya memasuki babak baru.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel memastikan persoalan hibah lahan sudah selesai.

Lahan yang berada di Kecamatan Bongan itu kini telah resmi diserahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Untuk lahannya sudah selesai. Bupati sudah menghibahkan lahannya kepada pemerintah provinsi untuk pembangunan rumah sakit itu," kata Ekti kepada Arusbawah.co, Selasa (14/7/2026).

Rumah sakit yang akan dibangun merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rumah sakit itu nantinya menjadi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo di Balikpapan yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan di bawah kewenangan provinsi.

"Rumah sakit umum. Nantinya menjadi rumah sakit kewenangan provinsi," ujarnya.

Meski persoalan lahan telah selesai, pembangunan fisik belum dilakukan tahun ini.

Menurut Ekti, pemerintah menargetkan konstruksi mulai dikerjakan melalui APBD 2027.

"Rencananya mulai dibangun tahun depan," katanya.

Tahap awal, kata dia, masih difokuskan pada pembangunan gedung.

Pengadaan alat kesehatan belum masuk dalam tahapan tersebut.

"Belum. Baru pembangunan fisiknya dulu," ujar legislator Gerindra ini.

Soal nilai anggaran, Ekti mengaku belum memperoleh angka pasti karena pembahasannya masih berlangsung.

"Anggarannya saya belum tahu pasti karena tentu besar. Yang lebih tahu dinas terkait. Yang jelas sudah masuk dalam RKPD," katanya.

Ia menambahkan, lahan yang telah disiapkan memiliki luas sekitar 115 hektare.

"Baru lahannya saja. Luasnya sekitar 115 hektare di Bongan," katanya.

Satu-satunya Proyek Rumah Sakit yang Mandek Total

Keterlambatan pembangunan RSUD Kutai Barat sebenarnya menjadi catatan tersendiri dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Di saat hampir seluruh program penguatan rumah sakit provinsi berhasil mencapai target, proyek RSUD Kutai Barat justru menjadi satu-satunya yang sama sekali belum bergerak.

Dalam dokumen tersebut, penyusunan FS, Masterplan, dan DED RSUD Kutai Barat tercatat memiliki capaian fisik 0 persen dengan realisasi keuangan juga 0 persen.

Padahal, kegiatan tersebut merupakan tahapan awal sebelum pembangunan rumah sakit dapat dimulai.

Penyebabnya bukan karena perubahan kebijakan maupun keterbatasan anggaran.

Pemerintah Provinsi menjelaskan hambatan utamanya ialah proses penetapan lahan yang masih berada dalam tahap pengajuan hibah.

"Kondisi ini disebabkan oleh belum selesainya proses penetapan lahan yang masih dalam tahap pengajuan hibah," demikian tertulis dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Akibat persoalan administrasi tersebut, seluruh tahapan perencanaan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

Situasi itu berbanding terbalik dengan sejumlah rumah sakit provinsi lainnya.

RSUD Abdul Wahab Sjahranie berhasil menuntaskan pengadaan 78 unit alat kesehatan dengan capaian fisik 100 persen.

Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur juga berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung berupa pematangan lahan parkir.

Sementara RSUD Aji Muhammad Sulaiman sukses menyusun dokumen FS, Masterplan, dan DED sebagai dasar pengembangan rumah sakit penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di tengah berbagai capaian tersebut, RSUD Kutai Barat menjadi satu-satunya proyek yang belum dapat bergerak karena persoalan lahan.

Melayani Wilayah Barat yang Jauh dari Rumah Sakit Rujukan

Bagi Ekti Imanuel, pembangunan rumah sakit provinsi di Bongan bukan sekadar menambah fasilitas kesehatan baru.

Rumah sakit tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah barat Kalimantan Timur yang selama ini masih menghadapi kendala jarak.

Ekti Imanuel menjelaskan, sejumlah kecamatan di Kutai Barat justru lebih dekat menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibanding ibu kota Kabupaten Kutai Barat sendiri.

Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh ketika membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan.

"Karena Bongan merupakan kecamatan di Kabupaten Kutai Barat yang secara geografis lebih dekat ke Kutai Kartanegara. Bongan, Jempang, dan Siluq Ngurai lebih dekat ke Tenggarong. Kalau masyarakat harus kembali ke ibu kota Kutai Barat, jaraknya jauh," katanya.

Menurut dia, pertimbangan geografis itulah yang kemudian menjadi dasar pemerintah memilih Bongon sebagai lokasi pembangunan rumah sakit.

"Menurut pandangan Pak Gubernur dan pemerintah daerah, lebih baik rumah sakit dibangun di situ agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih mudah dijangkau," ujarnya.

Dengan rampungnya proses hibah lahan, harapan yang sempat tertunda kini mulai terbuka kembali.

Proyek yang selama 2025 bahkan belum mampu memulai tahap perencanaan itu kini bersiap memasuki pembangunan fisik pada 2027.

Bila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, rumah sakit tersebut diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan baru bagi masyarakat Kutai Barat dan kawasan sekitarnya, sekaligus mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah barat Kalimantan Timur.

(sobizz/raf)