ARUSBAWAH.CO -  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Samarinda mulai menguji klaim capaian kinerja Pemerintah Kota.

Fokus utama mengarah pada indikator Kota Layak Huni serta kualitas layanan infrastruktur yang selama ini dilaporkan dalam LKPj 2025.

Langkah ini dilakukan bukan sekadar formalitas.

Pansus ingin memastikan apakah angka-angka yang tercantum benar-benar mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya untuk mencocokkan data laporan dengan fakta aktual.

“Kami memverifikasi apakah data dan klaim yang disampaikan dalam LKPj itu benar, baik dari sisi metodologi maupun fakta di lapangan,” ujarnya usai rapat di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (16/4/2026) kemarin, 

Klaim Hampir 100 Persen, Tapi Realita Dipertanyakan

Dalam dokumen LKPj, capaian indikator Kota Layak Huni disebut hampir menyentuh 100 persen.