ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Kota Samarinda diminta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki sistem pengelolaan dan menutup kebocoran penerimaan yang masih terjadi. 

DPRD menilai langkah tersebut lebih tepat dibandingkan menambah pungutan yang berpotensi membebani masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan realisasi PAD hingga pertengahan tahun masih berada dalam jalur yang telah ditetapkan. 

Menurutnya, rata-rata penerimaan dari berbagai sektor telah mencapai sekitar 40 persen sehingga masih sejalan dengan progres pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

"Kalau melihat angkanya sekarang masih on track. Semester pertama belum selesai, jadi pencapaiannya masih sesuai jalur," ujarnya.

Meski capaian tersebut dinilai positif, Iswandi menegaskan peningkatan PAD tidak seharusnya ditempuh melalui kebijakan yang menambah beban masyarakat. 

Ia meminta pemerintah lebih fokus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada.

"Saya tidak ingin pemerintah mengejar PAD, tetapi masyarakat yang akhirnya terbebani. Banyak cara meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus mencari-cari beban baru untuk warga," terangnya.

Menurutnya, masih terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui perbaikan tata kelola serta pemanfaatan potensi PAD yang selama ini belum dikelola secara maksimal. 

Ia menilai kebocoran penerimaan harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mencari sumber pendapatan baru.

"PAD yang ada saja belum seluruhnya optimal. Masih ada kebocoran, masih ada potensi yang belum digali maksimal. Itu yang harus dibereskan terlebih dahulu," katanya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II DPRD Samarinda juga mulai menelusuri kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap PAD. 

Salah satu yang telah diperiksa adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samarinda yang sebelumnya ditargetkan menyetorkan dividen sekitar Rp500 juta.

"Tadi kami cek lagi, ternyata penyetorannya sudah dilakukan. Hal-hal seperti ini memang harus dipastikan supaya datanya benar," ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menjadwalkan evaluasi terhadap Perumda Varian Niaga untuk memastikan kontribusi perusahaan daerah tersebut terhadap pendapatan kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Nanti kami panggil juga Varian Niaga. Semua komponen penyumbang PAD harus kami cocokkan datanya satu per satu, supaya jelas kontribusinya," kata Iswandi.

Ia menegaskan pengawasan yang dilakukan DPRD bukan hanya berorientasi pada besarnya angka penerimaan daerah. 

Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan strategi peningkatan PAD dilakukan melalui sistem pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Jangan orientasinya hanya mengejar target. Yang harus dibangun adalah sistem pengelolaan PAD yang lebih efektif, sehingga pendapatan meningkat tanpa membuat masyarakat merasa semakin terbebani," jelasnya. (adv/naa)