ARUSBAWAH.CO -  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda kini masuk fase pengawasan yang lebih ketat.

DPRD Kota Samarinda menegaskan tidak ingin ada celah dalam pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan pangan masyarakat ini, terutama pada aspek kebersihan dan keamanan dapur produksi.

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG.

“Kita minta semua dapur dicek, tidak hanya yang sudah terdata. Kalau tidak memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah, sebaiknya ditutup sementara sampai dilengkapi,” tegasnya.

Skala Produksi Besar, Risiko Harus Dikendalikan

Menurut Celni, program MBG memiliki skala produksi makanan yang sangat besar setiap harinya.

Kondisi ini membuat standar operasional dapur tidak bisa dianggap sepele.

Aspek kebersihan, kesehatan makanan, hingga pengelolaan limbah menjadi faktor utama yang wajib dipastikan sesuai aturan.

Tanpa pengawasan ketat, risiko terhadap penerima manfaat bisa saja muncul di kemudian hari.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kompetensi para penyedia dapur dalam pengolahan makanan massal, agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

DPRD Soroti Peran DLH dalam Inspeksi Lapangan

Langkah DPRD melibatkan DLH dinilai sebagai upaya memastikan pengawasan tidak hanya berhenti di atas kertas.

Semua dapur, termasuk yang belum terdata secara formal, akan masuk dalam pemeriksaan.

Celni menegaskan, jika ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar, maka penutupan sementara menjadi opsi yang harus diambil demi keselamatan masyarakat.

Tak Hanya MBG, DPRD Juga Dorong Penguatan Sektor Budaya

Di luar isu pengawasan program MBG, Celni juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor seni dan budaya di Samarinda.

Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung kelompok paduan suara Borneo Cantata Samarinda yang telah membawa nama daerah hingga ke tingkat internasional.

“Mereka punya potensi membawa nama Samarinda dan Indonesia. Saya tertarik membantu agar mereka bisa terus berkarya,” ujarnya.

Menurutnya, sektor budaya tidak hanya soal pelestarian identitas, tetapi juga memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan serius.

Distribusi MBG di Kaltim: Samarinda Paling Dominan

Sementara itu, data SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kalimantan Timur menunjukkan distribusi program MBG masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Koordinator SPPG Regional Kaltim, Binti Maulina Putri, menyebut dari total 173 unit yang berjalan, sebagian besar berada di wilayah perkotaan.

• Samarinda: 40 unit aktif dari 51 unit
• Kutai Kartanegara: 26 unit aktif dari 35 unit
• Balikpapan: 21 unit aktif dari 28 unit
• Bontang: 15 unit aktif dari 18 unit
• Kutai Timur: 11 unit aktif dari 15 unit
• Berau: 10 unit aktif dari 12 unit
• PPU: 5 unit aktif dari 8 unit
• Kutai Barat & Paser: masing-masing 3 unit aktif
• Mahakam Ulu: belum ada unit aktif, masih tahap evaluasi akhir

“Capaian saat ini belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, apalagi wilayah terluar,” jelasnya.

Pengawasan dan Pemerataan Jadi PR Besar

Penguatan pengawasan dapur MBG dan pemerataan layanan SPPG menjadi dua pekerjaan besar yang kini dihadapi pemerintah daerah dan DPRD Samarinda.

Di satu sisi, keselamatan pangan harus dijaga ketat.

Di sisi lain, distribusi layanan juga dituntut lebih merata agar program benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya di pusat kota. (adv)