ARUSBAWAH.CO - Optimisme kembali mengemuka dari jajaran DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di tengah penyesuaian fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai langkah kebijakan terbaru Pemprov Kaltim menunjukkan arah yang lebih strategis dan mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah tekanan anggaran.

Ia menjelaskan, solidnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif membuat ruang fiskal yang menyempit tidak serta-merta menjadi hambatan besar.

Yenni meyakini bahwa program-program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar tetap akan berjalan tanpa pemotongan yang ekstrem.

“Dengan pola kebijakan pemerintahan yang baru, saya percaya solusi yang baik bagi masyarakat akan segera terlihat,” ujarnya.

Yenni menegaskan bahwa DPRD terus mengawal tiap kebijakan agar tidak berhenti sebagai dokumen formal semata.

Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan penyerapan anggaran tetap efektif meski pagu belanja mengalami penyesuaian.

“Walaupun anggaran turun, program penting di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap dijalankan dengan monitoring yang intensif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang lebih presisi agar pemotongan TKD tidak menghambat laju pembangunan.

Efisiensi belanja dan perencanaan yang matang disebutnya sebagai faktor penentu keberlanjutan program.

“Jika anggaran dikelola dengan tepat, dampak pengurangan TKD bisa ditekan, dan program-program utama tetap dapat berjalan,” jelas Yenni.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi agar arah pembangunan Kaltim tetap konsisten, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutupnya.

(adv)