ARUSBAWAH.CO - Perhatian publik kembali tertuju pada dua proyek rumah sakit besar di Kalimantan Timur menyusul penyesuaian anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur kesehatan dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor kesehatan harus tetap menjadi fokus utama.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menuturkan bahwa meskipun ruang fiskal semakin sempit, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan kesehatan.
Pembangunan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo tetap menjadi agenda prioritas yang tidak boleh terganggu.
“Fokus pemerintah masih pada penyelesaian pembangunan fisik RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo,” ujar Salehuddin.
Menurutnya, RSUD Kanujoso hampir rampung, sementara pembangunan RSUD AWS masih memerlukan beberapa tahapan tambahan.
Penyesuaian anggaran memang dilakukan, tetapi kedua proyek harus tetap berada di garis prioritas layanan kesehatan.
“Pembangunan Kanudjoso sudah hampir rampung, sementara AWS masih berjalan. Penyesuaian anggaran tetap dilakukan, tetapi tidak boleh mengganggu prioritas layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menekankan, setiap perubahan anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menurunkan kualitas layanan dan memperlambat progres pembangunan.
“Kesehatan adalah layanan dasar. Jadi, sekalipun ada penyesuaian, jangan sampai mengurangi kapasitas layanan atau memperlambat pembangunan yang sedang berlangsung,” jelas Salehuddin.
Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal.
DPRD menegaskan bahwa pembangunan kedua rumah sakit ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga indikator keberlanjutan layanan kesehatan di Kaltim.
Dengan perencanaan matang, pengelolaan anggaran yang hati-hati, dan koordinasi yang baik, RSUD AWS dan Kanujoso diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga layanan dasar tetap optimal meski menghadapi tekanan fiskal. (adv)
