ARUSBAWAH.CO - Pembahasan mengenai mutu layanan pendidikan kembali muncul setelah masih ditemukannya sekolah menengah atas yang melakukan pembelian buku cetak.
Padahal arah kebijakan pendidikan nasional sudah menempatkan e-book dan perangkat digital sebagai sarana utama belajar di tingkat SMA.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan fasilitas pendidikan yang seharusnya mendukung model pembelajaran berbasis teknologi.
Jika praktik pembelian buku fisik masih berlangsung, dapat diartikan ada unsur pendukung yang belum terpenuhi.
Mulai dari jaringan internet, peralatan teknologi, sampai kelengkapan laboratorium yang semestinya menjadi bagian dari standar sekolah modern.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa masih adanya pembelian buku pelajaran di tingkat SMA menunjukkan ketertinggalan fasilitas digital, padahal menurutnya
“Soal buku pelajaran sebenarnya SMA itu sudah tidak membeli buku lagi. Harusnya sudah menggunakan ebook dan fasilitas digital,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan pembelian buku merupakan tanda bahwa fasilitas digital belum sesuai kebutuhan.
“Jadi kalau masih ada pembelian buku itu, berarti sarana pendukung, seperti internet perangkat teknologi atau laboratorium, belum terpenuhi,” tambahnya.
Menurutnya, arah pembangunan pendidikan tidak bisa dimaknai sekadar dengan memperbaiki bangunan fisik sekolah.
Ia menilai bahwa gedung yang terlihat baru tidak menjamin kualitas pembelajaran meningkat apabila perangkat digital yang kini menjadi bagian utama kurikulum tidak disediakan dengan baik.
“Ini yang saya maksud pendidikan harus dipikirkan menyeluruh bukan hanya bangun gedung,” terangnya.
Politisi PKS tersebut juga menyoroti tujuan utama pendidikan, yakni memastikan setiap siswa memperoleh layanan setara dan relevan dengan perkembangan zaman.
Dukungan teknologi menjadi syarat agar peserta didik dapat berkembang serta bersaing pada masa mendatang.
“Intinya pelayanan pendidikan harus menjadi prioritas pertama karena anak-anak ini adalah sumber daya masa depan bangsa. Jangan setengah-setengah dalam memberikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Harapan DPRD ialah pemerintah mulai mempercepat pemenuhan sarana digital, pemerataan akses internet, pengadaan perangkat, serta peningkatan kompetensi guru agar transformasi digital tidak berhenti pada slogan dan benar-benar hadir di seluruh sekolah Kalimantan Timur. (adv)




