Skema ini dimaksudkan untuk mendorong MBS lebih aktif mengelola aset daerah agar mampu menghasilkan PAD. 

Dewan Minta Target Nyata ke Pembagian Dividen 

Soal langkah Pemprov Kaltim ini, anggota DPRD Kaltim, Husni Fachruddin menyampaikan bahwa dirinya yang duduk di Komisi II terus memantau perkembangan Perusda. 

Ia katakan, langkah-langkah yang dilakukan Pemprov pada perusda itu, seluruhnya akan bermuara pada satu titik, yakni bagaimana pada akhirnya dividen dari perusda kepada sang pemilik. 

"Intinya pada pembagian keuntungan perusahaan kepada pemiliknya—kalau di BUMD, ya berarti kepada pemerintah daerah. Kepada Pemprov Kaltim," kata Ayub, demikian ia biasa disapa. 

Soal pembagian dividen ini, Ayub menilai adalah hal yang harus terang dipublikasikan para direksi perusda kepada publik. 

Ia mencontohkan beberapa kasus untuk BUMD di luar provinsi Kaltim, yang terpantau pernah membukukan dividen besar pada daerah. 

Semisal BUMD di Jakarta, yakni Perumda PAM Jaya pada tahun 2023 lalu, dari laporan resmi perusahaan menunjukkan laba bersih mencapai Rp1,247 triliun. 

Ada juga misalnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang menurut Ayub, meski belum menyetor dividen, nilai aset Jakpro yang sangat besar serta proyek-proyek jangka panjangnya membuat perusahaan ini masih dianggap sebagai tulang punggung pembangunan daerah