ARUSBAWAH.CO - DPRD Kaltim mengingatkan bahwa koperasi tidak akan bisa berperan sebagai penggerak ekonomi jika pengelolaan internal dan sistem pengawasannya belum diperbaiki.

Banyaknya koperasi yang tidak aktif menunjukkan bahwa manajemen di tingkat desa masih lemah.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan perlunya tata kelola yang tertib dan profesional.

“Tanpa administrasi yang tertata, pengawasan yang kuat, dan pendampingan yang berkesinambungan, koperasi tidak akan mampu menjadi pendorong utama ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah menetapkan standar pembinaan koperasi yang lebih jelas, termasuk verifikasi berkala dan pelaporan yang transparan, sehingga koperasi memiliki arah usaha yang pasti.

DPRD Kaltim pun berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan penguatan koperasi desa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

(adv)